JawaPos.com – Rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan hal baik untuk meminimalisir kekurangan guru aparatur sipil negara (ASN). Di mana hingga 2024, kekurangan guru mencapai 1,3 juta orang.
Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi sekolah swasta. Pasalnya, para guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik yang notabene berpengalaman banyak beralih untuk menjadi ASN.
Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Swasta DKI Jakarta, Maringan Tampubolon pun mengatakan bahwa sekolah swasta pun akan kesulitan untuk mencari guru yang berpengalaman itu. Pahitnya, harus memulai lagi dari nol untuk menjadikan guru berkompeten. “Ya akan kesulitan mencari guru. Tidak mudah cari guru sekarang,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (18/10).
Dia juga menilai ada cacat administrasi dalam pelaksanaan PPPK, seperti guru tetap yayasan seharusnya tidak bisa mengikuti seleksi tersebut, namun ini sebaliknya. Kata dia, pemerintah tidak mengetahui kebijakan yang berlaku.
“Terbuai karena gaji, tapi pemerintah juga salah, kok guru tetap yayasan masih diterima. Kan guru bersertfikat, punya inpassing kan itu guru tetap yayasan. Jadi kesannya, pemerintah pura-pura nggak tau, bisa saja,” ujarnya.
Diprediksi bahwa sekolah swasta akan kendor dalam peningkatan kualitas pendidikan karena hilangnya guru berkualitas. “Karena guru itu profesional, dan siap jadi, tapi kan bagi sekolah nanti kan cari guru susah, akreditasinya nilai akan turun, karena guru bersertifikatnya sudah pada ekosdus, padahal itu bagian penilaian dalam akreditas,” terang Maringan.
