alexametrics
Namun, pada kenyataannya, pasal yang mengatur

Pendidikan Masuk Dalam UU Ciptaker, PKTBS Kaget dan Akan Bawa ke MK

6 Oktober 2020, 10:27:52 WIB

JawaPos.com – DPR sebelumnya telah menyatakan bahwa klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Namun, pada kenyataannya, pasal yang mengatur mengenai pendidikan masih berada di dalam RUU Ciptaker.

DPR sendiri juga telah mengesahkan RUU tersebut dan menjadi UU pada 5 Oktober kemarin dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Lebih cepat 3 hari, yakni Paripurna dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2020.

Hal ini pun menjadi perhatian dari lembaga pendidikan, salah satunya dari Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Ketua Umum PP PBKTS Cahyono Agus menyampaikan bahwa pihaknya terkejut mengenai draf final yang disahkan itu masih mengatur pendidikan, yang notabene sebelumnya dinyatakan dikeluarkan.

“Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraph 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja,” ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (6/10).

Adapun, berikut ini pasal yang di maksudkan

Paragraf 12

Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas keberadaan pasal ini, ia menyatakan bahwa itu serupa dengan klaster pendidikan sebelumnya, yakni menjadikan pendidikan sebagi komoditas yang diperdagangkan.

“Ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU Nomor 3 Tahun

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” imbuhnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pihaknya pun menyampaikan sikap penolakan dan meminta sebaiknya pendidikan tidak ditempatkan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

“Karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan itu hak setiap warga,” ujar dia.

Untuk itu, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Mahakamah Konstitusi (MK) atas perlakuan negara dan wakil rakyat yang dinilai semena-mena.

“Kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke MK. Sebelumnya, insan Tamansiswa juga terlibat aktif dalam menolak UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang keduanya dibatalkan oleh MK, serta revisi pasal 55 ayat (4) yang menghilangkan kata ‘dapat’ dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” pungkasnya. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Saifan Zaking

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads