alexametrics

4 Alasan UU Ciptaker Soal Pendidikan Harus Dicabut

6 Oktober 2020, 13:12:12 WIB

JawaPos.com – Pernyataan DPR terkait pencabutan klaster pendidikan dalam draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. Pasalnya, dengan pernyataan itu, dunia pendidikan mulai lengah dan akhirnya pendidikan pun masih tercantum dalam UU Ciptaker yang sudah disahkan kemarin (5/10).

Pencatuman terdapat pada paragraf 12 pasal 65. Pada ayat 1 dikatakan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kemudian di ayat 2, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas hal itu, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun menolak. Ia juga menjelaskan terkait apa yang bisa terjadi kepada dunia pendidikan jika UU tersebut akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya ada empat alasan. Pertama yakni alasan idologis nilai Pancasila. Jika pendidikan dijadikan sebagai sebuah aktivitas usaha yang muatannya ekonomis, hal ini jelas mengkhianati nilai Pancasila khususnya sila II dan V. Sebab pendidikan akan berbiaya mahal.

“Jelas-jelas akan meminggirkan anak-anak miskin, sehingga tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia tidak akan pernah terjadi. Yang muncul adalah pendidikan bukan lagi sebagai aktivitas peradaban, melainkan semata-mata aktivitas mencari untung atau laba. Begitu pula prinsip keadilan dalam pendidikan, hanya akan jadi utopia, sebab pendidikan yang dikomersialisasikan menjadi pintu masuk ketidakadilan,” ujarnya  kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).

Alasan kedua adalah yuridis konstitusional. Menurut Satriwan, UU ini jelas-jelas mengkhianati jiwa UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea IV Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1. Padahal, mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar warga negara.

“Sekarang bagaimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ketika pendidikan menjadi mahal dan menjadi sebuah aktivitas ekonomi, menjadi sebuah kegiatan berusaha?” tutur dia.

“Rasanya saya jadi malu mendidik siswa tentang materi hakikat demokrasi, kedaulatan rakyat, dan lembaga DPR, jika DPR sendiri tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat, tetapi mewakili investor. DPR bertanggungjawab atas dibukanya kembali kapitalisasi pendidikan,” cetus Satriwan.

Yang ketiga adalah alasan pedagogis, di mana orientasi memperoleh keuntungan dalam pendidikan mengabaikan pendekatan murid yang fokus mengatasi kebutuhan belajar, minat, dan aspirasi dari siswa. Sebab, siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar dan pencapaian pembelajaran yang mencukupi, bukan seberapa besar guru atau sekolah mendapatkan untung.

“Idealnya, pendidikan harus lepas dari pengaruh seberapa besar investasi yang masuk serta seberapa untung yang didapat. Jangan sampai justru ini jadi kenormalan baru, bahwa kita harus mengeluarkan biaya yang banyak agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Alasan terakhir adalah secara sosiologis, yakni munculnya pembedaan performa lembaga pendidikan mahal dan murah akan memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Ekosistem pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif tersebut akan mempersulit upaya mempersatukan bangsa.

“Negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bukan pendidikan yang menguntungkan segelintir kapitalis dari kalangan atas,” tegasnya.

Oleh karena itu, Satriwan mengungkapkan, jalan terakhir sebagai upaya penolakan UU ini adalah masyarakat sipil dan para pegiat pendidikan, khususnya dapat membawa UU ini ke MK untuk diuji materilkan.

“Semoga UU ini bernasib sama dengan UU Badan Hukum Pendidikan dan Pasal tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dalam UU Sisdiknas, yang keduanya dibatalkan oleh MK beberapa tahun lalu,” pungkasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Saifan Zaking

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads