alexametrics

Hapus BSNP, Mendikbud Dipertanyakan Pemahaman Hukumnya

3 September 2021, 13:56:11 WIB

JawaPos.com – Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan akan menggantikan tugas dan fungsi daripada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sudah tidak beroperasi. Lembaga ini pun akan berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Padahal untuk pemantauan kebijakan pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dikatakan yang melakukannya adalah lembaga mandiri. Hal ini pun menjadi pertanyaan, kenapa BSNP dihapuskan.

“Kalau kita melihat Menteri ini tidak mau dipantau oleh badan independen, kenapa tidak mau dipantau oleh badan independen, ini tanda tanya,” ungkap Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji kepada JawaPos.com, Jumat (3/9).

Kata dia, Nadiem tidak memahami konsep dari manusia yang seperti Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, tidak ada pemberitahuan mengenai penghapusan ini.

“Ikutin dong hukumnya, kalau dianggap sudah kadaluwarsa ya diganti aturannya, bukan malah bikin semena-mena ini berhubungan dengan masa bangsa kita,” tegasnya.

Adapun Kemendikbudristek juga sebelumnya mengatakan bahwa lembaga mandiri yang di maksud dalam UU Sisdiknas Pasal 35 adalah badan akreditasi, bukan badan standarisasi. Indra pun menyampaikan pemahaman tersebut keliru.

Adapun, dengan dihapusnya BSNP, saat ini tidak ada lembaga independen yang mengawasi kebijakan pendidikan dari pemerintah. Padahal jelas dikatakan di UU yang sama, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

“Jangan-jangan mendikbud ini nggak bisa baca (hukum) juga, jangan-jangan betul functionally illiterate (buta aksara fungsional) ini sampai kementerian, bisa baca tapi tidak ngerti artinya,” tuturnya.

“Kayaknya memang punya niat standarisasi pendidikan tidak mau dipantau. Kita kayak dibodoh-bodohi. Ini kementerian paradoks,” tandas Indra.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standarisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Saifan Zaking

Saksikan video menarik berikut ini: