alexametrics

Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Program Kampus Merdeka

1 Agustus 2020, 20:05:43 WIB

JawaPos.com – Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya mahasiswa mengambil dua semeter atau setara 40 SKS untuk melakukan kegiatan magang di luar kampus, kurang tepat.

“Menurut saya kebijakan tersebut kurang tepat dan perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya karena hal ini dapat menghambat mahasiswa dalam memahami sejumlah mata kuliah pokok yang harus dikuasai sesuai program studinya, akibat diganti dengan kegiatan magang,” ujar Himmatul melalui keterangan resmi, Sabtu (1/8).

Bahkan, sejak awal digulirkannya kebijakan tentang Kampus Merdeka, sejumlah universitas swasta sudah menyatakan keberatan. Kata dia, telah banyak sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini.

Oleh karena itu ia berkomitmen, saat dimulai masa sidang mendatang atau saat reses berakhir, pihaknya akan mempertanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya mengatasinya.

Selain itu, dosen program studi Teknik Elektro Universitas Nasional (Unas) Riyanto Nugroho menyampaikan dampak yang terjadi jika kebijakan Kampus Merdeka dimana 40 SKS diganti dengan magang.

“Jika ini diterapkan, mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang kuat terkait sejumlah mata kuliah pokok seperti elektro dan fisika yang merupakan program studi yang dipelajarinya,” ungkap dia.

Menurutnya, saat ini industri di Indonesia juga masih terbatas jumlahnya. Sehingga kampus, terutama perguruan tinggi swasta akan kesulitan menempatkan mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan kegiatan magang.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking



Close Ads