alexametrics
Pilgub Jabar 2018

Endus Ada Kejanggalan di QC, Gerindra Bakal Polisikan 4 Lembaga Survei

29 Juni 2018, 23:10:47 WIB

JawaPos.com – sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) bakal dilaporkan ke polisi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono.

Arief menilai, ada dugaan keanehan dalam hitung cepat atau quick count (QC) sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan yang diusung oleh Nasdem, PPP dan PKB itu.

Lembaga-lembaga survei yang akan dipolisikan itu antara lain, Charta Politika, Indikator, Indobarometer dan LSI. Pasalnya, kata Arief mereka hanya menggunakan sampel 300 tempat pemungutan suara (TPS).

Arief Poyuono
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menduga ada kejanggalan yang dilakukan oleh empat lembaga survei yang memangkan pasangan Rindu di Pilgub Jabar 2018. (JawaPos.com)

Menurut Arief, jika dihitung dengan rumus statistik, maka margin of error dari hitung cepat lembaga-lembaga tersebut lebih kurang 5-5,6 persen. Karena total TPS di Pilgub Jabar mencapai 74.954 TPS.

“Artinya, akurasi hitung cepat lembaga-lembaga itu tidak lebih baik dari hasil quick count LKPI dan IDM (dua lembaga yang memenangkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaiku),” ujar Arief di Jakarta, Jumat (29/6).

Menurut Arief, LKPI dan IDM mengambil sampel 2.500-3.000 TPS, dengan margin of error lebih kurang 1,6-1,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Karena wajar jika kami menduga bahwa ada agenda kecurangan yang sedang dipersoalkan lembaga survei yang mungkin menjadi konsultan pasangan Rindu,” ucapnya.

Arief juga mendasari pandangannya terhadap kenyataan lembaga-lembaga yang memenangkan Ridwan Kamil-Uu, sebelum pilkada selalu memprediksi keterpilihan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaiku hanya berkisar 7-9 persen

“Kami menilai lembaga-lembaga survei tersebut sudah berbohong pada publik. Seperti Charta Politika yang melakukan survei pilkada mengatakan Ahok menang, nyatanya kalah. Indikator bermain aman dengan komposisi 46 persen Ahok, 47 Anies. Nyatanya salah lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Arief juga kemudian meminta KPU melaporkan lembaga-lembaga yang dimaksud ke lembaga yang berwenang mencabut dan membubarkan lembaga survei tersebut. “Jika tidak, maka Gerindra akan melaporkan ke Mabes Polri,” pungkas Arief. 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (gwn/JPC)



Close Ads
Endus Ada Kejanggalan di QC, Gerindra Bakal Polisikan 4 Lembaga Survei