alexametrics

Harta Anak Jokowi Rp 21 M, Keponakan Prabowo Rp 23 M

28 September 2020, 11:49:20 WIB

JawaPos.com – Para pasangan calon (paslon) pilkada 2020 telah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pencalonan. Harta sejumlah nama populer pun akhirnya dapat diketahui publik dalam situs KPK.

Putra Presiden Joko Widodo yang maju dalam pilkada Solo, Gibran Rakabuming Raka, memiliki kekayaan Rp 21,15 miliar. Uang tersebut terbagi dalam aset tanah-bangunan, kendaraan, dan kas.

Sementara itu, anak Wapres Siti Nur Azizah yang maju di pilkada Tangerang Selatan memiliki Rp 17 miliar.

Pesaing Azizah yang juga keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, memiliki harta Rp 23,7 miliar. Adapun putra Pramono Anung, yakni Hanindhito Himawan Pramana, yang maju dalam kontestasi pilkada Kediri memiliki kekayaan Rp 18 miliar.

Selain empat nama populer tersebut, seluruh calon telah melaporkan hartanya ke KPK dan menyerahkan salinannya ke KPU. KPK mencatat ada 1.486 calon kepala daerah maupun wakilnya yang telah mengurus LHKPN.

Baca juga: Tiga Pasangan Cabup-Cawabup Jember Laporkan Dana Awal Kampanye

Sementara itu, ahli tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menyayangkan karena LHKPN hanya menjadi syarat formalitas. Padahal, lanjut dia, LHKPN bisa menjadi instrumen untuk melihat rekam jejak seseorang. Salah satunya dengan membuat mekanisme klarifikasi.

’’Kalau ada calon hartanya gak sesuai profil, ya diklarifikasi dulu,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Hal itu, lanjut dia, tidak ada dalam mekanisme di KPK maupun lembaga lain. Yenti menilai, mekanisme semacam itu penting untuk mengukur integritas seseorang. Sebab, publik harus memastikan nama-nama yang maju bersih dari tindak kejahatan keuangan. ’’Kalau ternyata selama ini menerima uang hasil kejahatan gimana,’’ tuturnya.

Dia mengusulkan agar ketentuan soal LHKPN diubah. Bahkan jika perlu merevisi UU terkait LHKPN. Sebab, harus diakui, KPU tidak diberi kewenangan untuk mengklarifikasi harta. ’’Gak bisa juga salahkan KPU. Harus ada harmonisasi hukum. Termasuk KPK-nya sendiri gimana,’’ terangnya.

Yenti juga mengusulkan agar penelusuran asal dana kampanye diperkuat. Sejauh ini, UU Pilkada hanya mengatur laporan penggunaan dan batas maksimal sumbangan dananya. ’’Tidak pernah dikatakan dari mana sumbernya,’’ katanya.

Baca juga: Hari Pertama Kampanye Pilkada, Sulit Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui LHKPN memang salah satu syarat wajib pencalonan. Namun, kewenangan pihaknya hanya sebatas administrasi dokumen tersebut.

Untuk keabsahan LHKPN, Raka menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Sebab, laporan dilakukan ke KPK sesuai dengan standar yang dibuatnya. ’’KPK yang melakukan verifikasi, KPU tidak memiliki kompetensi dan kewenangan teknis untuk itu,’’ jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c17/oni



Close Ads