alexametrics

54 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Lolos

149 Pasangan Masuk Tahap Verifikasi
28 Februari 2020, 17:13:06 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah telah menuntaskan pengecekan awal berkas bakal calon perseorangan (bapaslon) pada Rabu malam (26/2). Dari semua berkas yang diterima, ada 149 bapaslon yang masuk ke tahap verifikasi administrasi.

Mereka adalah 2 bapaslon pilgub dari jalur perseorangan di Sumatera Barat dan Kalimantan Utara serta 147 bapaslon jalur perseorangan bupati/wali kota di 104 kabupaten/kota.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menyatakan, setelah menyelesaikan tahap pengecekan, bapaslon yang memenuhi syarat akan melalui tahap verifikasi administrasi. Untuk bapaslon perseorangan gubernur, verifikasi administrasi sudah dimulai 24 Februari lalu.

’’Kabupaten/kota memulai verifikasi administrasi pada 27 Februari sampai 25 Maret 2020,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (27/2).

Evi menjelaskan, dalam tahap verifikasi, ada sejumlah hal yang akan dilihat validasinya. Pertama, mencocokkan kesesuaian data berkas para pendukung. Mulai nomor induk kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, serta tempat dan tanggal lahir. Pencocokan dilakukan dengan membandingkan data pada formulir model B.1-KWK perseorangan dengan fotokopi e-KTP atau surat keterangan.

Kedua, verifikasi kesesuaian antara formulir model B.1-KWK perseorangan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

Ketiga, verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah pemilihan. Selanjutnya, verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS dan verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. ’’Terakhir dilakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan,’’ terang Evi.

Bagi bapaslon yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, berkasnya akan dibawa ke tahap verifikasi faktual. Untuk bapaslon yang tidak lolos verifikasi administrasi, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan telah mendengar adanya bapaslon jalur perseorangan yang menyiapkan gugatan ke Bawaslu. Salah satunya dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Menurut dia, yang bisa menjadi objek sengketa adalah berita acara yang dikeluarkan KPU. Sebab, dalam tahap prapendaftaran, KPU belum mengeluarkan surat keputusan (SK). ’’Kalau berita acara ada, bisa diajukan sengketa. Kami tunggu juga ada beberapa kasus pendaftaran yang ditolak.”

Soal keberatan yang disampaikan bapaslon, Bagja menyebutkan, rata-rata yang dikeluhkan adalah sistem informasi pencalonan (silon). Fasilitas yang disediakan untuk input data bukti dukungan itu dikabarkan kerap bermasalah. ’’Perkaranya akan ditangani langsung oleh Bawaslu kabupaten/kota,’’ ungkapnya.

Dimintai konfirmasi soal adanya gugatan, Evi menjelaskan, KPU akan menerbitkan berita acara untuk semua bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia juga meminta seluruh KPU kabupaten/kota untuk melakukan persiapan dalam menghadapi sengketa.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c5/fat



Close Ads