alexametrics

Setuju TKN, PAN Minta BPN Transparan Buka Data ke Publik

26 April 2019, 10:52:20 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk membuka data penghitungan suara pilpres 2019 di internalnya ke publik. Hal ini, terkait tantangan yang dilayangkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bentuk keterbukaan publik.

“Harus berdasarkan data yang valid dan itu memang harus di buka, ya. Dan kalau memang itu, saya dukung kalau pihak TKN siap untuk membuka war room mereka. Pihak BPN juga harus lakukan hal yang sama,” kata Bara di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4).

Bara menilai, keterbukaan sangat penting dilakukan oleh semua pihak, apalagi terkait hal sensitif seperti penghitungan suara. Hal itu untuk membuktikan kepada publik bahwa klaim yang dilakukan disertai data yang valid.

“Ya saya pikir kita harus bersikap transparan ya. Kalau ada klaim itu harusnya klaim berdasarkan data,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Bara hanya berdasarkan perasaan pribadi. Baginya dalam sebuah kompetisi yang tengah berjalan, BPN tidak akan membuka kekuatan yang dimilikinya kepada lawan. Mereka hanya akan membukanya saat menempuh proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masa kami akan buka kekuatan politik kita, sejauh mana kepada lawan politik kita. Ini kan lucu,” kata Ferdinand.

Oleh sebab itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu meminta agar Bara tidak banyak mengeluarkan pernyataan yang tidak seharusnya. Apalagi dia masih menjadi bagian anggota partai koalisi pengusung kubu 02.

“Kita punya cara taktis, kita persiapkan untuk kerahasiaan kita untuk menjaga data-data kita yang nanti tentu akan membuat dan membuktikan kita pemenangnya di kompetisi ini,” pungkas Ferdinand.

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai kejujuran harus menjadi moral dasar berpolitik. Apapun yang disampaikan ke publik harus diiringi kejelasan data.

“Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik,” ungkap Hasto.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Sabik Aji Taufan