alexametrics

Rekapitulasi Pemilu 2019 Tersendat di Kecamatan

Di Pulau Jawa Baru Selesai 3,7 Persen
26 April 2019, 10:31:45 WIB

JawaPos.com – Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat nasional seharusnya dimulai kemarin (25/4). Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memulainya karena rekapitulasi di level kecamatan tak kunjung tuntas.

Hingga Rabu sore (24/4), belum banyak kecamatan yang menuntaskan rekapitulasi. Dari 7.201 kecamatan se-Indonesia, baru 432 yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Paling banyak berada di regional Kalimantan, yakni 136 kecamatan atau 21,97 persen. Sedangkan di Pulau Jawa, rekapitulasi baru menyelesaikan 80 dari 2.143 kecamatan atau 3,7 persen.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 memang menjadwalkan rekapitulasi nasional dimulai kemarin. “Tapi, laporan dari provinsi dan kabupaten/kota belum sampai, belum selesai,” terangnya saat ditemui di gedung KPU kemarin. Namun, itu tidak berarti proses tersebut molor. Sebab, deadline rekapitulasi suara tingkat nasional adalah 22 Mei.

Proses rekapitulasi manual, terang Ilham, memiliki rentang yang panjang. Bila proses rekapitulasi di kabupaten/kota dan provinsi belum selesai, KPU akan menunggu sampai ada yang selesai. Begitu ada provinsi yang mendeklarasikan tuntasnya rekapitulasi, dokumennya langsung dibawa ke Jakarta untuk dimasukkan dalam rekapitulasi nasional.

Sejauh ini belum ada satu pun kabupaten/kota, apalagi provinsi, yang mendeklarasikan selesainya proses rekapitulasi. “Kalau yang kecamatan sudah banyak yang declare (selesai, Red),” lanjut mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh itu.

KPU belum bisa melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional karena terkendala penghitungan tingkat kecamatan belum selesai juga. (DERY RIDWANSAH/JAWA POS)

Berdasar data per 24 April sore yang sampai di KPU, beberapa provinsi bahkan belum punya satu pun kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi. Misalnya Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, dan Maluku Utara. “Jakarta masih panjang, kan ada (Kecamatan) Cakung yang punya 1.400 TPS.”

Cepat dan lamanya proses rekapitulasi memang bergantung pada jumlah TPS di kecamatan itu. Bila di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ada 1.400 TPS, jumlah kotak suara yang harus direkap 5.600 buah. Kotak-kotak tersebut dihadirkan di ruang rekapitulasi.

Pantauan Jawa Pos di salah satu PPK, rekapitulasi dikelompokkan per kelurahan dan per kategori pemilihan. Misalnya, dalam satu sesi ada penghitungan suara untuk pemilu anggota DPR pada TPS di wilayah kelurahan X. Maka, kotak suara pilpres sejumlah TPS di kelurahan itu akan dihadirkan di ruang rekapitulasi. Di ruangan tersebut selain ada PPK, juga ada PPS, panwascam, dan saksi parpol peserta pemilu

PPK membuka dokumen C1 tiap TPS dan membacakan hasil hitungannya satu per satu menggunakan pengeras suara. Petugas lainnya mencatat angka yang disebutkan di formulir DA1 plano. Pencatatan dilakukan dengan detail. Bukan hanya suara partai politik, tapi juga suara tiap caleg.

Saat itulah panwascam dan saksi parpol melihat C1 masing-masing. Apakah angkanya sama dengan yang dibacakan PPK. Bila tidak sama, saksi atau pengawas bisa menginterupsi. Pencatatan akan dihentikan sejenak untuk mencari titik temu. Bila memang ada kekeliruan di C1 yang dipegang PPK, koreksinya dituangkan dalam formulir DA1 dengan catatan khusus di formulir DA2.

Ilham menyatakan, segala keberatan diupayakan bisa selesai di level masing-masing. Untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, panwascam bisa mengeluarkan rekomendasi yang harus dipatuhi PPK. “Bisa (hitung ulang, Red) bila diperlukan,” tambahnya. Dengan demikian, begitu rekapitulasi selesai, selesai pula problem di level itu.

Rekapitulasi tingkat kecamatan yang sudah tuntas akan dibuatkan berita acara. Lalu ditandatangani pihak-pihak terkait. Bila masih ada yang kurang puas, dapat meninggalkan catatan di formulir DA2. Selanjutnya, hasil rekapitulasi dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan proses yang sama.

Di KPU kabupaten/kota, hasil rekapitulasi dari tiap kecamatan akan disatukan. KPU kabupaten/kota menggelar rapat pleno rekap suara. Ketua atau komisioner KPU membacakan perolehan suara tiap peserta pemilu secara detail. Kemudian, ada petugas yang mencatat di formulir DB1 atau menggunakan layar proyektor di hadapan Bawaslu dan para saksi peserta pemilu.Prosesnya pun berulang hingga tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menepis kemungkinan rekapitulasi tingkat kecamatan bakal melebihi jadwal yang ditentukan. “Semoga nggak terlambat,” ujarnya. PKPU 5/2018 memang mengatur jadwal rekapitulasi kecamatan berlangsung selama 14 hari. Namun, untuk kecamatan tertentu, yakni kecamatan yang jumlah TPS-nya lebih dari 1.000, ada dispensasi hingga 17 hari.

Untuk mempercepat rekapitulasi di level atas, setiap rekap kecamatan yang selesai langsung dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk diplenokan. Tidak menunggu semua kecamatan lengkap. Begitu pula halnya di tingkat provinsi dan nasional. Pekerjaan dilakukan secara simultan sehingga tidak menjadi beban di akhir masa rekapitulasi.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD berpendapat, rekapitulasi manual merupakan forum hukum yang sah dalam menetapkan hasil pemilu. “Tidak mungkin juga ada pemalsuan yang bisa lolos,” ujar akademisi kelahiran Sampang tersebut. Sebab, catatan hasil rekapitulasi suara di setiap jenjang dimiliki peserta pemilu dan pengawas.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/c9/oni)