alexametrics

Bawaslu Sumut mengimbau, Jangan Jadikan Agama Kedok Berkampanye

25 Juni 2018, 22:40:22 WIB

JawaPos.com – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) sudah memasuki masa tenang sebelum pencoblosan pada 27 Juni mendatang. Seluruh pasangan calon, juga sudah diingatkan untuk tidak berkampanye pada masa tenang. Karena, mereka bisa dikenakan sanksi, hingga diskualifikasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) juga sudah mengingatkan, para paslon jangan sampai melakukan mobilisasi massa di hari pencoblosan. Imbauan ini, sudah diberlakukan di seluruh daerah yang menggelar pilkada.

Di Sumatera Utara, muncul ajakan Salat Subuh Berjamaah yang beredar lewat pesan berantai. Namun kabarnya, ada dugaan kegiatan itu diselipkan agenda lainnya. Bawaslu Sumut menyayangkan hal tersebut.

Aulia Andri, salah satu komisioner Bawaslu Sumut mengatakan, beredarnya pesan berantai itu, disinyalir sudah mengarahkan pada salah satu paslon. Aulia menyatakan, pihaknya sudah menegur tim pemenangan Paslon yang diduga memasang spanduk dan menyebarkan pesan untuk mengarahkan dukungan masyarakat tersebut.

“Ini tindakan yang tidak dewasa. Salat berjemaah itu bagus, tapi kalau ada kampanye terselubung di rumah ibadah, itu kekanak-kanakan. Kami sudah menegur dan meminta spanduk-spanduk itu diturunkan,” kata Auia saat dihubungi, Senin (25/6).

Ia pun menyampaikan, sejauh ini Bawaslu belum memberikan tindakan tegas. Pasalnya, Bawaslu khawatir berbenturan dengan kelompok masyarakat keagamaan. “Biarkan masyarakat yang menilai. Kami sudah menegur tim pemenangannya, jangan kekanak-kanakan,” ucap Andri.

Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyampaikan, Bawaslu Sumut harus lebih tegas menyikapi beredarnya spanduk yang pesannya berpotensi mengarahkan masyarakat memilih calon tertentu.

Menurut Ujang, masyarakat juga harus berperan aktif melaporkan, jika menemukan pihak yang memasang spanduk berisi ajakan memilih calon tertentu pada masa tenang pilkada.

“Ini kan masa tenang, tidak boleh ada pemasangan spanduk mendukung calon tertentu. Bawaslu harus tegas, cari pelakunya,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Ujang menyampaikan, Bawaslu Provinsi Sumut harus menginvestigasi dan menindak tegas pelakunya. Karena penyebaran spanduk-spanduk itu, dikhawatirkan memecah belah dan mengganggu pelaksanaan Pilkada. Dia menyayangkan, jika Bawaslu Sumut hanya menunggu dan pasif membiarkan terjadinya pelanggaran kampanye pada masa tenang.

“Karena spanduk tersebut bisa saja dibuat dan dipasang untuk agar Pilkada tidak kondusif, meresahkan masyarakat. Nah, ini sebagai tugas dari Bawaslu untuk menindaknya,” ungkap Ujang.

Adapun pesan yang beredar tersebut adalah:

“ALIANSI GERAKAN SUBUH SUMATERA UTARA Mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk melaksanakan Subuh berjamaah serentak di seluruh Sumatera Utara pada hari pencoblosan Rabu, 27 Juni 2018,” demikian pesan yang beredar di grup-grup aplikasi percakapan.

Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, berdasarkan Pasal 49 tentang Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye, pasangan calon maupun tim sukses dilarang menggelar kampanye dalam bentuk apapun. Termasuk, mengarahkan masyarakat untuk mendukung calon tertentu melalui spanduk, iklan di media massa dan elektronik.

Mengenai sanksinya, diatur dalam Pasal 187 ayat 1 UU Pilkada nomor 1 tahun 2015. Setiap orang yang melakukan kampanye di luar waktu yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota, untuk masing-masing calon dengan ancaman hukuman hingga tiga bulan dan denda hingga Rp 6 juta.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Bawaslu Sumut mengimbau, Jangan Jadikan Agama Kedok Berkampanye