JawaPos Radar

Pemilu 2019

Gerindra Tuding KPU Pariaman Disusupi Relawan Jokowi

24/06/2018, 13:20 WIB | Editor: Ilham Safutra
Gerindra Tuding KPU Pariaman Disusupi Relawan Jokowi
Anggota KPU Pariaman disinyalir bagian dari relawan Projo (Miftahulhayat/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Ory Sativa, salah satu komisioner KPU Kota Pariaman, dituding menjadi bagian dari relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Pro Jokowi (Projo). Tudingan itu dilontarkan oleh elite DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia meragukan kenetralan jajaran KPU di daerah.

Dia menyebut kepastian nama Ory Sativa bagian dari anggota Projo diketahui setelah melihat langsung dari laman resmi website projo.id. Di situs itu disebutkan Ory terdaftar sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Projo Kota Pariaman.

Dia menduga lolosnya relawan Projo di barisan Komisioner KPU, karena ada anggota Pansel yang merupakan Ketua Projo Pariaman. "Jadi si Taufik itu anggota pansel KPUD-nya merupakan Ketua Projo Pariaman. Sedangkan Ory sekretaris Projo Pariaman,"

Menurut Andre, penunjukan anggota Timsel yang tidak independen tersebut berpotensi menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berpihak kepada kandidat tertentu. Padahal, dalam pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 /2017 tentang Pemilu, anggota KPUD haruslah mandiri yang tidak memihak peserta Pemilu tertentu.

"Untuk menghasilkan anggota KPUD yang tidak berpihak tentu saja timsel harus terlebih dulu steril dari keberpihakan terhadap kubu peserta pemilu tertentu," ucap Andre.

Tak hanya itu, Andre menduga, peristiwa terpilihnya timsel KPUD di Sumbar yang merupakan Ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu ke depan akan berpotensi mengalami kecurangan untuk menguntungkan kubu tertentu. Bukan tidak mungkin pula pilihan-pilihan terhadap timsel penyelenggara pemilu di daerah lain juga disusupkan pendukung kubu-kubu tertentu.

"Di Sumbar itu Jokowi kalah telak. Hanya 23 persen. Sumbar itu Provinsi Prabowo menang dan Jokowi sering banget ke sumbar, karena ingin menang. Bahkan lebaran pun ke sana," ujarnya.

"Bagi kami ini cara-cara kampungan dan merusak harapan kita semua untuk terciptanya Pemilu yang bersih dan adil," sambungnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta KPU sebagai lembaga yang memilih penyelenggara Pemilu di daerah (KPUD) untuk bersikap netral dan tidak menunjukan sikap keberpihakan dengan memilih figur-figur tidak independen. Hal itu demi melindungi suara rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu.

"KPU RI harus menginvestigasi dan mencopot orang-orang yang diindikasikan ikut melakukan politik praktis mendukung kandidat tertentu dan tidak bisa diharapkan mengawal pemilu netral, bersih, jujur dan adil," imbuhnya.

Namun, lanjut Andre, apabila tuntutannya tidak didengar, maka pihaknya akan melaporkan masalah ini ke tingkat selanjutnya. "Kita tunggu respons KPU, kalau perlu kita laporkan ke Bawaslu dan DKPP," tutupnya.

Secara terpisah, Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay ketika dikonfirmasi JawaPos.com menolak berkomentar. "Sebaiknya minta konfirmasi ke KPU RI, karena kewenangan rekrutmen dan penetapan anggota KPU kabupaten/kota ada di KPU RI," ujar Gebril. Ketentuan itu sesuai dengan UU Nomor 7/2017.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up