alexametrics

Jumlah Pemilih Berpotensi Tambah 4 Juta di Pilkada 2020

Dibandingkan DPT Terakhir saat Pemilu
24 Februari 2020, 15:05:58 WIB

JawaPos.com – Sinkronisasi antara daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini terus dilakukan.

Hasil pencocokan sementara yang dilakukan KPU, ada selisih jumlah pemilih sebesar 3,48 persen atau sekitar 4 juta orang.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, dari 105.396.460 jiwa yang ada dalam DP4 270 daerah pilkada, 96,42 persen ada dalam DPT Pemilu 2019. ”Jadi, selisihnya 3,48 persen. Lebih banyak DP4 dan itu wajar,” ucapnya kemarin (23/2).

Selisih tersebut, jelas Viryan, bisa berasal dari potensi pemilih baru. Sebab, DP4 tidak hanya berisi orang-orang yang saat ini sudah berusia 17 tahun. Tetapi juga masyarakat yang akan berusia 17 tahun sampai hari pencoblosan 23 September 2020.

Di antara 105 juta DP4, Viryan mengakui, ada yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, dia belum mengetahui persis berapa angkanya. Saat ini proses sinkronisasi data antara DP4 dan DPT masih berjalan. Ditargetkan, prosesnya selesai pada akhir Maret mendatang. ”Sekarang sedang kami lakukan sinkronisasi. Paling lama tanggal 21 Maret kami turunkan datanya,” imbuh dia.

Tentang pemilih yang belum merekam e-KTP, mantan anggota KPU Kalimantan Barat itu berharap masyarakat bisa segera memprosesnya. Sebab, Undang-Undang Pilkada mensyaratkan perekaman e-KTP sebagai syarat masuk DPT. Untuk itu, di berbagai kesempatan, KPU di seluruh Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP.

”KPU selalu membantu dispendukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Red) untuk sosialisasi. Itu yang bisa KPU lakukan di seluruh Indonesia,” jelas dia. Hanya, kepastiannya bergantung pada kemauan masyarakat dan kesiapan pelayanan dispendukcapil di 270 daerah.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, masih adanya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP berpotensi membuat pemilih tersebut rawan kehilangan haknya. Hingga saat ini Bawaslu belum bisa menyampaikan rekomendasi apa pun. ”Untuk tahu itu, harus kami cek di DP4,” ujar dia.

Persoalannya, terang Afifuddin, Bawaslu belum mendapatkan akses DP4 dari KPU maupun Kementerian Dalam Negeri. Afif (sapaan Afifuddin) berharap pihaknya bisa segera memperoleh akses sehingga dapat ikut mengawasi proses penyusunan DPT pilkada 2020.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c9/fal



Close Ads