alexametrics
Pilkada 2020

Hari Ini Penetapan Paslon, Sebelas Bakal Calon Masih Positif Covid-19

Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana
23 September 2020, 12:13:55 WIB

JawaPos.com – Nasib 743 bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada 2020 ditentukan hari ini (23/9). KPU di 270 daerah pelaksana pilkada dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk menetapkan bapaslon yang lolos sebagai pasangan calon (paslon).

Sebagaimana PKPU 9/2020 tentang Pencalonan, rapat pleno penetapan dilakukan secara tertutup tanpa mengundang bapaslon.

KPU akan mengumumkan hasilnya melalui papan pengumuman, website, dan sejumlah akun media sosial resmi di tiap daerah.

Meski diatur sedemikian ketat, sejumlah pihak tetap mewaspadai aksi pelanggaran. Merujuk pada masa pendaftaran bapaslon 4–6 September lalu, 243 bapaslon tetap melanggar PKPU. Selain itu, tim sukses paslon dikhawatirkan menggelar acara ”syukuran” di tempat berbeda dengan melanggar protokol kesehatan.

Tak ingin kembali kebobolan, kemarin pemerintah menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan KPU, dan jajaran pimpinan Bawaslu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pilkada juga mengundang para Sekjen partai politik. Mahfud berharap pimpinan partai politik dapat membantu menertibkan para bapaslon yang sebagian besar diusung partai. Dia juga meminta partai menyosialisasikan PKPU terkait dengan prosedur penetapan.

”Bagaimana kami punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan hukum sesuai Inpres 6 Tahun 2020,” beber Mahfud setelah rapat kemarin (22/9). Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, partai peserta pilkada di 270 daerah harus punya peran dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Lewat perwakilan partai yang kemarin ikut rapat, Mahfud menyatakan bahwa pelanggaran protokol kesehatan pasti ditindak.

Mahfud juga menjelaskan pilihan politik yang diambil pemerintah dengan melanjutkan pilkada sesuai rencana. Dia menegaskan, presiden sudah mendengar aspirasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Namun, pemerintah menilai masukan itu tidak cukup menjadi landasan untuk memundurkan kembali pelaksanaan pilkada di 270 daerah. ”Pemerintah tidak menginginkan kepemimpinan daerah yang dilakukan hanya oleh pelaksana tugas dalam waktu yang bersamaan,” katanya. Situasi pandemi mengharuskan kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan strategis. Pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan tersebut. Karena itu, dibutuhkan pejabat definitif.

Sebagai jalan tengah, protokol kesehatan harus diperketat. Di antaranya, mengubah PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2017. ”Akan diselesaikan dalam waktu cepat,” ungkap Mahfud. Karena itu, PKPU tersebut harus ditaati.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kepala satpol PP dan kepala kesbangpol dari 270 daerah peserta pilkada. Tito meminta jajaran satpol PP membantu kepolisian untuk mengawasi tahapan penetapan paslon hari ini dan pengundian nomor urut besok. ”Kerawanannya apa? Bagi yang lolos mungkin akan euforia, muter-muter, konvoi, arak-arakan. Tidak boleh sampai terjadi,” ujarnya dalam rakor virtual. Untuk bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, ada potensi kekecewaan dengan berbuat kriminal dan anarkistis.

Karena itu, Tito meminta satpol PP bertindak tegas jika ada indikasi pelanggaran protokol kesehatan. Satpol PP memiliki legitimasi untuk melakukan penertiban. Sebab, di banyak daerah, melanggar protokol kesehatan sama seperti melanggar perda maupun perkada.

Meski demikian, dia mengingatkan untuk tidak terlampau ekspresif dan berlebihan. Sebab, hal itu justru dapat menciptakan konflik. ”Berlebihan artinya main pukul dan lain-lain. Saya minta betul kendalikan anggota masing-masing.”

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, jajarannya siap mengawal proses penetapan paslon. Bawaslu sudah membentuk pokja penertiban disiplin protokol kesehatan yang melibatkan TNI/Polri, kejaksaan, KPU, hingga satgas Covid-19. Dengan pokja tersebut, koordinasi dalam penanganan pelanggaran akan jauh lebih efektif.

Dia juga mengingatkan, sebagaimana kesepakatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, pelanggar protokol kesehatan dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Sebab, meski tidak diatur dalam UU Pilkada, penegak hukum dapat menjerat dengan UU lainnya. Misalnya, UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, hingga KUHP. ”Hal itu menjadi kewenangan murni penyidik kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu, menjelang penetapan paslon, KPU merilis jumlah bakal calon yang masih terpapar Covid-19. Hingga kemarin siang, masih ada 11 bakal calon yang berstatus positif. Satu di antaranya berasal dari Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan masa pendaftaran. Saat itu ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, untuk daerah yang memiliki bakal calon positif Covid-19, penetapan bisa saja ditunda jika yang bersangkutan belum menjalani rangkaian tes kesehatan. Sebagaimana diketahui, bapaslon harus sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba sebagai salah satu syarat menjadi paslon.

Namun, jika sudah menyelesaikan rangkaian tes kesehatan, yang bersangkutan dapat menjalani penetapan. Hanya, konsekuensinya, calon tersebut tidak dapat mengikuti pengundian nomor urut jika belum juga negatif Covid-19 hingga Kamis (24/9). Dengan begitu, nomor urutnya akan ditempatkan di belakang yang sudah ditetapkan. ”Setelah nomor urut pasangan calon yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

14 Ormas Minta Pilkada Ditunda

Keputusan DPR, pemerintah, dan KPU melanjutkan pilkada sesuai jadwal menuai kekecewaan dari beberapa elemen masyarakat. Kemarin 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) kembali meminta pelaksanaan pilkada ditunda.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan, pihaknya tidak meminta pilkada ditunda hingga pandemi berakhir seperti narasi pemerintah. Sebab, dirinya menyadari, tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi ini usai.

Pihaknya meminta penundaan dilakukan guna menyiapkan regulasi yang sesuai dengan kondisi pandemi. Pasalnya, UU 10/2016 tentang Pilkada yang saat ini digunakan tidak cukup adaptif dengan kondisi pandemi. Sebagai contoh, metode kampanye dan teknis pemungutan suara masih memungkinkan pertemuan langsung. Jika semua itu dihilangkan hanya melalui PKPU, ada potensi terjadi masalah. ”Tidak bisa diserahkan semua ke PKPU, ini situasi luar biasa,” ujarnya.

Sebagai dasar hukum, PKPU tidak cukup kuat. Alhasil, saat pendaftaran lalu, ada banyak pelanggaran dan sulit dijerat. Untuk itu, Ninis (sapaan Khoirunnisa Nur Agustyati) menyarankan agar pemerintah dan DPR menyusun peraturan baru selevel undang-undang (UU) untuk mendesain pelaksanaan pilkada yang sesuai di masa pandemi. Dengan demikian, pelaksanaan pilkada jauh lebih aman dan berkualitas.

Peneliti Netgrit yang juga mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan, sebaiknya pilkada ditunda tiga sampai enam bulan untuk merevisi UU maupun menerbitkan perppu. Dalam perppu nanti, dia mengusulkan agar kegiatan yang bersifat tatap muka dikurangi atau bahkan dihapus. ”Jangan diteruskan seolah kita mampu mencegah orang nggak berkumpul. Modal sosial kita nggak cukup. Politisi juga senangnya mengumpulkan massa biar kelihatan hebat,” ujarnya.

Selain itu, dalam perppu nanti ada sejumlah ketentuan baru yang bisa diatur ulang. Misalnya menyediakan pemungutan suara keliling, pemungutan suara via pos, hingga memperpanjang waktu pemungutan guna menghindari kerumunan. ”Itu semua nggak cukup melalui PKPU, harus undang-undang.”

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/syn/deb/dee/c19/c9/oni



Close Ads