alexametrics

KPU Fasilitasi Kampanye, Debat Capres Pakai Bahasa Indonesia

23 September 2018, 11:40:39 WIB

JawaPos.com – Hari ini (23/9) kampanye untuk Pemilu Serentak 2019 mulai ditabuh. Kampanye kali ini cukup bersejarah. Pertama kali kampanye untuk pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan DPD dilakukan serentak. Tak hanya itu, durasinya pun berlangsung cukup panjang, yakni tujuh bulan.

Selama kampanye yang panjang itu tentu membutuhkan amunisi cukup untuk meraup suara pemilih. Hal itu untuk memastikan para konstituen benar-benar memberikan suaranya pada 17 April 2019 mendatang.

Masa kampanye Pemilu 2019 adalah 203 hari. Nyaris tujuh bulan ruang publik akan berhias kampanye. Selama itu, lebih dari 200 ribu peserta pemilu di pusat maupun daerah akan berupaya menunjukkan kualitasnya kepada sekitar 187 juta pemilih. Tujuannya hanya satu, yakni kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

KPU Fasilitasi Kampanye, Debat Capres Pakai Bahasa Indonesia
Ketua KPU Arief Budiman (Issak Ramadhani/JawaPos.com)

Durasi kampanye yang begitu lama, paling lama sejak Pemilu 2004, akan memaksa para peserta pemilu memutar otak. Khususnya, bagaimana memastikan kampanye mereka bisa diterima dan diingat dengan baik oleh para pemilih. Dengan begitu, ketika hari pemungutan suara 17 April 2019, para pemilih tidak lagi bingung dalam menentukan pilihannya.

Tantangan besar sudah akan menghadang para kontestan dalam meyakinkan para pemilih. Sudah jamak diketahui, Indonesia memiliki kondisi geografis yang tergolong luar biasa. Terdiri atas pulau-pulau yang dipisah lautan luas, belum lagi gunung-gunung yang bukan sekadar hiasan alam. Perlu diingat pula, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten, dengan jumlah pemilih dalam negeri mencapai 185.732.093 orang.

KPU sudah mengatur berbagai metode kampanye yang bisa dilakukan peserta pemilu. Mulai pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, iklan, hingga kampanye di media massa. Tiga di antaranya akan difasilitasi KPU. Yakni, alat peraga kampanye (APK), iklan media massa, dan debat capres-cawapres.

Persoalannya, KPU tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memfasilitasi tiga jenis kampanye itu secara masif. Khususnya, APK dan iklan kampanye. “Anggaran kami untuk itu Rp 400 miliar,” terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di KPU. APK, contohnya, tidak mungkin bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Untuk baliho, misalnya, KPU sudah menetapkan hanya bisa memfasilitasi 16 baliho untuk level kabupaten/kota. “Kalau ada kabupaten yang desanya sampai 400 bagaimana,” tuturnya. Karena itu, KPU mempersilakan setiap peserta pemilu untuk mengadakan alat peraga secara mandiri agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah.

Tentunya, desain APK harus sudah disepakati bersama dengan semua peserta pemilu dan KPU. “Kami akan atur kuotanya berdasarkan pembagian wilayah administratif,” lanjut mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu. Misalnya, baliho boleh ada satu atau dua di tiap kecamatan serta spanduk dan umbul-umbul boleh dalam jumlah tertentu di tiap desa atau kelurahan.

Wahyu juga menegaskan bahwa KPU hanya memfasilitasi APK untuk capres-cawapres, partai politik, dan anggota DPD. Tidak ada fasilitas untuk setiap caleg. Sementara itu, fasilitas untuk DPD berupa alat sosialisasi bersama yang memajang identitas seluruh calon senator itu. Fasilitas yang sama juga berlaku untuk iklan kampanye di media massa.

Untuk debat paslon, KPU akan menggelar lima kali. Namun, untuk saat ini, format debat belum ditentukan. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, debat paslon akan menggunakan bahasa Indonesia. “Debat itu yang menyaksikan siapa? Orang Indonesia. Kalau yang itu jangan diperdebatkan,” ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/lum/bay/jun/tau/wan/c10/c11/tom)

KPU Fasilitasi Kampanye, Debat Capres Pakai Bahasa Indonesia