alexametrics

Tegas, Gus Ipul-Puti Tolak Kenaikan SPP SMA/SMK Negeri

22 Juni 2018, 18:05:41 WIB

JawaPos.com – Calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menolak kenaikan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur. Dia menilai, kenaikan akan memicu kepanikan di masyarakat.

Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkapkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Risma mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, bahwa banyak keluhan di masyarakat Surabaya terkait hal itu.

Menurut Risma, banyak siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek online di sela-sela aktivitas belajar. Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Mendengar kabar kenaikan SPP itu, Saifullah Yusuf menyatakan penolakannya. “Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti, para orang tua akan panik,” tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Jumat (22/6). Dia berpendapat, dengan kekuatan belanja APBD Rp 30 triliun pada tahun 2018, semestinya Pemprov Jawa Timur mampu membiayai SMA/SMK Negeri.

Saat ini, posisi Gus Ipul sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye. Sehingga Gus Ipul tidak bisa cawe-cawe. “Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu,” tambahnya.
  
Gus Ipul bersama Puti Guntur Soekarno telah menetapkan dalam visi-misinya untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur, jika terpilih dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Selain itu, Gus Ipul-Puti juga berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.

Dengan APBD Jawa Timur saat ini serta mematuhi konstitusi dan undang-undang, Gus Ipul optimis kebijakan itu bisa terwujud. Sebesar 20 persen dari APBD Jatim sendiri dipakai untuk anggaran pendidikan.

Pria asal Pasuruan itu memastikan, begitu dirinya dan Puti terpilih, keduanya segera menyusun rencana kebijakan yang kongkret untuk pendidikan gratis. “Selesai kami dilantik, maka skema kebijakan pendidikan gratis itu bisa langsung diterapkan dan dinikmati oleh warga Jawa Timur,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Puti juga menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri. “Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya warga masyarakat,” tutur Puti.

Dia memuji keberhasilan Risma dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis di daerahnya. “Bu Risma, Pak Anas, bisa membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK negeri. Begitu pula Pemerintah Kota Blitar. Praktik kebijakan ini bisa diadopsi di level provinsi,” ucapnya.

Sekadar diketahui, ketika SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota dan Kabupaten, sesuai UU 20/2003 tentang Sisdiknas, banyak kepala daerah yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis. Namun, sejak 2017, kebijakan itu berhenti. Hal itu disebabkan terbutnya UU 23/2014, dimana urusan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim.

Peralihan itu kemudian diiringi penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK Negeri. Ini dipayungi Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/71/101/2017 tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (did/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Tegas, Gus Ipul-Puti Tolak Kenaikan SPP SMA/SMK Negeri