alexametrics

KPU dan Bawaslu: Bila Ada Dugaan Kecurangan Tempuh Jalur Konstitusi

22 Mei 2019, 12:10:55 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi terkait Pilpres 2019. Dari hasil penghitungan suara tersebut, pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin unggul dari rival politiknya, pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan, setiap proses pemilu memiliki tahapannya masing-masing. Sehingga tahapan penghitungan suara telah selesai termasuk pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasinya.

“UU telah memberikan jalurnya apabila ada komplain yang diajukan oleh masyarakat. Jadi sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai bagian dari peserta pemilu ya kita harus patuh kepada komitmen pemilu yang sudah kita sepakati bersama-sama,” ujar Fritz saat dihubungi, Rabu(22/5).

Bawaslu juga mengimbau untuk menjaga ketertiban. Boleh menyampaikan aspirasinya. Namun tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

“Dengan peraturan UU, ataupun membuat orang lain terganggu dan mengganggu hak orang lain, maka ada aturan yang mengatur hal tersebut,” ungkapnya.

‎Terpisah, Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan pihaknya tetap bekerja seperti biasa dengan melanjutkan tahapan-tahapan Pemilu yang masih belum diselesaikan.

‎”KPU tetap bekerja seperti biasa, melanjutkan tahapan pemilu. Dalam susana orang yang tidak kerja saja KPU tetap bekerja, apalagi ini pada saat jam kerja,” katanya.

Sementara, aksi massa yang dilakukan pada hari ini (22/5). Viryan mengatakan menghormati apa yang dilakukan oleh masyarakat. Namun semuanya harus sesuai dengan koridor yang ada. Misalnya ada keberatan Pemilu 2019. Maka melakukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menghimbau proses tersebut dalam kerangka damai, lebih mengedepankan aspek-aspek kreatif dalam berunjuk rasa tanpa bermuara pada bentuk aksi aksi kekerasan,” ujar Viryan.

Sehingga mendapatkan keadilan Pemilu 2019 ini hanya bisa dilakukan dengan cara konstitusional dengan melakukan gugatan sengketa ke MK. Nantinya MK akan menguji aduan dari masyarakat tersebut.

“Jadi mendapatkan keadilan dalam pemilu atau keadilan dalam demokrasi itu tidak akan selesai lewat aksi aksi jalanan. Hanya bisa selesai melalui mekanisme hukum dan itu ada di MK,” ungkapnya.

Viryan berujar, KPU di Pemilu 2019 ini semuanya transparan, terbuka dan akuntabel. Hal itu dilakukan supaya masyarakat bisa mengetahuinya. Bahwa yang dilakukan oleh KPU semuanya transparan.

“Artinya adalah seluruh dokumen yang ada itu bisa diakses oleh publik, dan publik bisa mengetahui proses yang KPU lakukan,” tuturnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads