alexametrics

Hitung Cepat Persempit Potensi Manipulasi

Alat Kontrol Kinerja Penyelenggara Pemilu
21 April 2019, 10:40:25 WIB

JawaPos.com – Sejumlah lembaga survei merespons tudingan penggiringan opini yang terkait dengan hasil quick count (hitung cepat) pilpres. Kemarin (20/4) mereka melakukan ekspose data di Hotel Morrissey, Jakarta.

Lembaga-lembaga tersebut tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Antara lain, Charta Politika, Indikator, Populi Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia (Konsepindo) juga turut serta.

Mereka membuat booth. Masyarakat bisa mengakses database yang digunakan sebagai basis perhitungan.

Ketua Persepi Philips Vermonte mengatakan, quick count merupakan kegiatan rutin sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasilnya berfungsi sebagai data pembanding dari proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami menghargai keputusan akhir di KPU. Kami nggak pernah menyatakan quick count hasil resmi, malah untuk menjadi data pembanding,” ujar dia.

Sebagai praktik yang legal dan menjadi konsumsi publik, kata Philips, quick count tidak bisa dilakukan sembarangan. Pelaksanaannya harus patuh pada kaidah ilmu statistik dan kode etik penelitian. “Bukan ngarang. Bukan aktivitas menipu penguin. Diselenggarakan serius dan nggak main-main,” tegas direktur eksekutif CSIS tersebut.

Persepi sangat siap jika diminta untuk buka-bukaan terkait data. Sebaliknya, dia menantang pihak yang memiliki klaim dan hasil berbeda untuk juga mau membuka datanya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menambahkan, quick count merupakan alat kontrol terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Jika tidak ada data pembanding, mudah bagi penyelenggara melakukan manipulasi data sesuai kepentingan politiknya. Nah, dengan adanya data pembanding, potensi penyalahgunaan semakin sempit. Praktik tersebut juga berlangsung di banyak negara. “Quick count dilakukan sebagai kontrol. Kalau diberi informasi siapa yang menang, itu bonus saja,” ujarnya.

Ditemui di booth, peneliti Indo Barometer Asep Saepudin langsung membuka database di komputernya. Dia memperlihatkan semua sampel TPS yang digunakan sebagai basis penghitungan. Indo Barometer menggunakan sampel sebanyak 1.200 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap provinsi mendapat jumlah sampel berbeda sesuai dengan jumlah penduduk.

Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, hanya mendapat tiga sampel TPS karena jumlah penduduknya yang sedikit. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat jatah sampel 175 TPS. Pemilihan TPS dilakukan melalui sistem aplikasi yang sebelumnya diisi data TPS di provinsi tersebut. “Jadi, tidak ada urusan itu basis massa siapa,” tegasnya.

Semua relawan surveyor juga dipilih dan dilatih dengan standar tertentu. Asep memastikan bahwa data yang diinput surveyor benar lantaran pihaknya mewajibkan untuk mengirim foto form C1 plano. Dengan demikian, angka margin of error bisa diminimalkan.

Terkait pendanaan, Asep mengungkapkan, itu sudah dilaporkan ke KPU. Dana sepenuhnya berasal dari kas internal lembaga yang dikumpulkan dari keuntungan pada survei-survei sebelumnya. “Nominalnya tidak bisa disebutkan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan hal yang sama. Dalam quick count 17 April lalu, Cyrus Network bekerja sama dengan CSIS untuk mengambil sampel sebanyak 2.002 TPS. Pemilihan TPS dilakukan secara proporsional melalui aplikasi guna menghindari intervensi manusia. “Kalau itu diintervensi manusia, namanya bukan acak. Tapi, acak-acakan,” ucapnya.

Menurut dia, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengacakan TPS. Mulai yang sederhana seperti Microsoft Excel hingga SPSS.

Hasbi membantah adanya afiliasi politik dalam proses quick count. Sebab, pendanaan dilakukan CSIS. Sekalipun quick count dibiayai peserta pemilu, lembaga survei tidak lantas otomatis memenangkan donatur. Selain tunduk pada kaidah statistik dan kode etik, melakukan quick count dengan manipulasi sama dengan bunuh diri. Lembaga survei juga menjaga kredibilitas untuk eksistensi ke depan.

Soal adanya ketidakpercayaan dari pihak capres Prabowo Subianto, pihaknya menilai wajar. Sebab, selama ini orang yang tidak diuntungkan dengan hasil quick count cenderung tidak percaya. Hanya, yang membuatnya jengkel, kubu Prabowo membawa persoalan ke ranah hukum.

“Biasanya mereka menunggu hasil KPU. Tapi, dua pemilu terakhir ini malah menuduh yang tidak-tidak,” katanya. Karena itu, pihaknya menantang untuk membuka hasil survei internal yang selama ini digunakan sebagai klaim kemenangan.

Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)

Respons Kubu Prabowo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) memiliki pendapat tersendiri soal lembaga yang melakukan quick count. Menurut Jubir BPN Andre Rosiade, ada ketimpangan yang dilakukan beberapa lembaga survei. Itu dimungkinkan terjadi karena sumber dana yang diterima lembaga tersebut. “Dari mana uang mereka melakukan survei seperti itu?” katanya kepada Jawa Pos kemarin.

Andre enggan berprasangka. Hanya, dia ingin lembaga survei yang melakukan quick count benar-benar transparan. Harus berani membuka dari mana aliran dana yang digunakan untuk melakukan survei. Dari situ bisa terlihat apakah lembaga tersebut memihak ke salah satu paslon atau tidak. “Apakah dari kantong sendiri atau dari kantong orang lain, kami tidak tahu,” lanjutnya.

Karena itu, Andre lebih memercayai hasil penghitungan yang dilakukan timnya. Data yang digunakan real time. Dengan begitu, dia mengklaim bahwa hasilnya lebih tepercaya daripada hasil hitung cepat lembaga survei. “Data kami kan real count, bukan quick count,” tegasnya.

Bukan hanya quick count, BPN juga mempersoalkan belum terselesaikannya sejumlah dugaan kecurangan. Salah satunya daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai tidak wajar sebanyak 17,5 juta yang pernah dilaporkan BPN ke KPU. “Sampai saat ini masih ada banyak yang tidak wajar,” cetus Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo di media center paslon Prabowo-Sandi kemarin.

Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KPU Arief Budiman dalam konfrensi pers terkait rekapitulasi suara Pilpres 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com

Bawaslu dan DKPP Pelototi KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus memantau kinerja KPU dalam proses rekapitulasi suara. Anggota DKPP Alfitra Salamm menyatakan, pihaknya selalu mengingatkan penyelenggara maupun pengawas untuk bekerja sesuai prosedur. “Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU, jangan coba main-main dalam rekapitulasi dan penghitungan real count ini,” tegasnya di kantor KPU kemarin.

Alfitra menambahkan, jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik, pihaknya tidak segan melakukan penindakan. Saat ini sudah ada satu laporan yang diproses DKPP, yakni dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia. “Kami dari DKPP 24 jam siap menerima laporan di Jalan Thamrin (Jakarta),” ujarnya.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, saat ini jajaran pengawas melakukan pengawasan proses rekapitulasi yang dilakukan KPU.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/bin/ken/c11/c10/c9/fal)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads