alexametrics

Sidang Perdana, Pengacara JR-Ance Minta KPU Batalkan Penetapan Cagub

21 Februari 2018, 03:15:47 WIB

JawaPos.com – Sidang perdana permohonan sengketa pemilihan gubernur terkait kasus Ijazah milik Jopinus Ramli (JR) Saragih digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara (Bawaslu Sumut), Selasa (20/2).

Dalam persidangan itu, Pengacara JR Saragih meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan surat penetapan calon gubernur Sumut pada 12 Februari lalu.

Dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jalan H Adam Malik, Kota Medan itu, pada permohonan yang dilayangkan, tim kuasa hukum JR menganggap KPU Sumut sudah mengabaikan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Surat keterangan yang diterbitkan Kadisdik tentang legalisir ijazah adalah sah,” ujar Pengacara JR Saragih Ikhwaluddin Simatupang.

Ia juga mengatakan, setelah ditembuskan ke KPU Sumut melalui Partai Demokrat surat tersebut dinyatakan tidak sampai dan tidak diakui.

Sementara itu, KPU Sumut hanya menerima surat klarifikasi dari Diknas DKI dan hanya ditandatangani Sekretaris. Dalam surat itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI menyatakan, legalisir Ijazah JR Saragih tidak sah. Itulah yang kemudian menjadi dasar KPU Sumut mencoret pasangan JR-Ance.

Ikhwaluddin juga menyoalkan tentang makna ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Menurutnya, dalam persyaratan pencalonan, hanya dibutuhkan ijazah, bukan STTB.

“Karena itu yang menjadi objek yang harus diteliti adalah Ijazah. Dan dalam syarat yang dimaksudkan adalah Ijazah terakhir. Ijazah terakhir Pak JR Saragih adalah doktoral, bukan ijazah SMA,” kata Ikhwaluddin.

Ijazah JR Saragih, lanjutnya, sudah pernah dilegalisir ditahun 2015. Dan sudah diputuskan di PTUN dan MA, bahwa benar legalisasi adalah sesuatu fakta dan tidak ada masalah.

“Untuk itu kita meminta agar majelis musyawarah sengketa Pencalonan Pilkada Sumut 2018, membatalkan surat keputusan penetapan pasangan calon yang diterbitkan KPU Sumut. Kita juga meminta agar majelis merekomendasikan agar pasangan JR-Ance ditetapkan sebagai pasangan calon,” tukasnya.

Setelah mendengar permohonan dari kuasa hukum pasangan JR-Ance, Ketua Majelis Pemeriksa Herdi Munthe mempersilahkan KPU Sumut menanggapi permohonan tersebut. Namun Ketua KPU Sumut Mulia Banurea meminta waktu untuk menyiapkan nota jawaban atas permohonan pasangan JR-Ance.

Permintaan itu disetujui majelis hakim. Sidang di skors sampai 23 Februari 2018. “Kita sudah mendengar permohonan mereka. Dalil-dalilnya. Berilah kami waktu untuk menyusun nota jabawannya. Setelah itu, nanti kita serahkan ke majelis pemeriksa di Bawaslu,” ungkap Mulia.

Hadir dalam sidang tersebut, enam orang kuasa hukum pasangan JR Saragih-Ance Selian selaku pemohon. Yakni Hermansyah, Liberty Sinaga, Ikhwaluddin Simatupang, Jony Silitonga, Dingin Pakpahan dan Kadirun Sah. Sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara selaku termohon, hadir empat komisioner. Yakni Ketua KPU Mulia Banurea, serta tiga anggota komisioner, Benget Silitonga, Yulhasni dan Iskandar Zulkarnain.

Sidang itu sendiri dipimpin oleh anggota Bawaslu Sumut Herdy Munthe, serta dua anggota majelis pemeriksa, yakni Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rachmawati Rasahan dan anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri.

Sidang mendapat pengawalan ketat ratusan personel kepolisian. Sampai sidang berakhir, kondisi di lokasi tetap berjalan kondusif.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Sidang Perdana, Pengacara JR-Ance Minta KPU Batalkan Penetapan Cagub