alexametrics

Pasca Penetapan Paslon, DKPP Terima 237 Laporan Dugaan Pelanggaran

20 Oktober 2020, 10:42:06 WIB

JawaPos.com – Intensitas pelaporan terhadap penyelenggara dan pengawas pilkada terus meningkat seiring semakin jauhnya tahapan berjalan. Hingga memasuki pekan ketiga kampanye, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menerima ratusan perkara.

“Pemeriksaan mulai naik setelah penetapan paslon,” ujar anggota DKPP Ida Budhiati dalam webinar pencegahan pelanggaran etika kemarin (19/10).

Ida mengatakan, hingga kemarin, ada 237 laporan dugaan pelanggaran etik yang sudah masuk. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak dilaporkan adalah dugaan tidak profesional dan tidak mandirinya penyelenggara/pengawas. Yakni, masing-masing 158 dan 23 kasus.

Umumnya, lanjut dia, sebagian besar kasus didominasi penyelenggara. Namun, ada juga yang mempersoalkan pengawas Bawaslu. Khususnya terkait akuntabilitas pertanggungjawaban dalam tugas pengawasan dan ajudifikasi.

’’Bahkan ada yang menuduh dalam penyelesaian sengketa memihak pada paslon tertentu,’’ imbuhnya. Berbagai laporan tersebut, lanjut dia, sudah dan akan ditangani DKPP untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan itu.

Perempuan yang pernah menjabat komisioner KPU itu mengingatkan penyelenggara untuk bekerja secara lurus. Apalagi, pilkada digelar dalam situasi yang tak biasa sehingga berpotensi memunculkan persoalan yang berbeda. ’’Tantangan berbeda dengan pilkada di situasi normal,’’ tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan jajarannya untuk menjalankan kerja kelembagaan dengan integritas. Dalam praktiknya, integritas penyelenggara harus tecermin dengan pelaksanaan semua tahapan pilkada yang sesuai dengan ketentuan.

Baca juga:

’’Apa kata peraturan perundang-undangan, itulah yang dilaksanakan di lapangan,’’ tegasnya. Dia mengingatkan, penyelenggara dilarang menjalankan tahapan dengan kreasi masing-masing. Terlebih jika bekerja melampaui kewenangan dan tidak sesuai dengan aturan. Jika itu terjadi, ada konsekuensi hukum dan etik yang harus diterima.

Salah satu upaya untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan aturan adalah meminta penyelenggara perbanyak membaca. Khususnya membaca dan paham aturan UU dan peraturan KPU yang menjadi pedoman teknis. ’’Supaya kita bekerja sesuai tugas dan wewenang yang diberi UU,’’ imbuhnya. Selain bekerja dengan integritas dan akuntabilitas, pria asal Jawa Tengah itu mengingatkan pentingnya transparansi.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c17/bay



Close Ads