alexametrics

Dua Kandidat Gubernur Sumut Belum Punya Konsep Matang Penegakan HAM

20 Juni 2018, 18:45:18 WIB

JawaPos.com – Salah satu penelis penyusun pertanyaan pada Debat Publik Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) menuturkan, kalau kedua Paslon belum punya konsep matang soal penegakan hukum dan HAM.

Majda El Muhtaz pun menyayangkan hal itu. Menurutnya, pemaparan konsep sesuai tema debat masih dianggap terlalu umum. Majda yang juga pegiat HAM menyayangkan debat yang berlangsung kemarin malam. Khususnya pada pertanyaan yang menyangkut konsep relasi bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Kata Majda, saat ini PBB sudah mengadopsi kerangka relasi bisnis dengan HAM. Indonesia juga terlibat aktif didalamnya. Komisi Nasional (Komnas) HAM saat ini katanya, merancang aksi nasional bisnis dan HAM. Artinya, bisnis tidak semata-mata bisnis, tetap harus mempertimbangkan penegakan HAM.

“Bisnis yang dilakukan korporasi baik kecil atau besar harus tunduk pada HAM. Kewajiban negara melindungi. Negara harus melindungi HAM dari potensi pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga (korporasi),” kata Majda, Rabu (20/6) malam.

Dua Kandidat Gubernur Sumut Belum Punya Konsep Matang Penegakan HAM
Salah satu panelis Debat Pilgub Sumut, Majda El Muhtaz. (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

Korporasi lanjutnya, juga dituntut mulai dari sisi perizinan hingga produksi, harus memikirkan dampak yang potensial dan aktual terhadap pelanggaran HAM. Perusahaan dituntut untuk uji tuntas HAM. “Yang terakhir adalah pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus bernilai dan tepat waktu,” katanya.

Dalam debat Pilgub Sumut kemarin malam, muncul pertanyaan soal investasi. Namun sayangnya, jawaban dari Paslon masih memandang investasi secara umum dan ekonomi secara luas.

“Mereka belum akrab dengan relasi bisnis dan HAM. Padahal temanya penegakan hukum dan HAM. Soal bisnis bukan melulu perizinan, itu juga persoalan memastikan, bahwa pihak ketiga tunduk kepada HAM,” tukasnya.

Lebih jauh lagi, untuk memastikan korporasi tunduk pada HAM, sangat dibutuhkan kewibawaan dari pemerintah Sumut. Poin pentingnya, harus dipastikan bahwa kebijakan pembangunan di Sumut harus punya landasan kuat HAM.

“Sebagai aktivis HAM dan pegiat HAM, saya belum mendapatkan pandangan utuh relasi Bisnis dan HAM dari kedua paslon. Harus ada penguatan maksimal,” katanya.

Apalagi saat ini pemerintah sedang getol pada Rencana Aksi Nasional Aksi HAM yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2018, atas perubahan terhadap perpres nomor 75 tahun 2015, tentang rencana aksi nasional HAM.

“Selain Kementrian dan Lembaga, perpres itu juga menyebut bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota terlibat sebagai aktor penegak. Begitu dibutuhkan kapasitas dari kandidat yang terpilih pada Pilgub Juni mendatang,” ujarnya.

Jika Perpres itu diaplikasikan, maka korporasi akan tunduk pada penegakan HAM. Jika ada pelanggaran, pemerintah daerah punya wewenang untuk melakukan penindakan.

Majda juga mengkritisi aksi saling sindir para kandidat. Dia berpendapat, masyarakat hari ini berharap bisa mendapat pengetahuan dari rencana aksi yang dicanangkan dalam program para kandidat. Namun nyatanya itu belum terlihat.

Apalagi saat para kandidat menyoal secara kasuistik konflik agraria seperti Ramunia dan Register 40. Menurut Majda, pembahasan mereka kurang dalam soal konflik agraria. Para kandidat tidak merinci kerangka konflik agraria dalam kluster tertentu. Masih hanya gambaran umum saja.

“Untuk diketahui, Sumut pada catatan konsorsium pembaharuan agraria, masuk lima besar dengan konflik agraria yang cukup tinggi. Dan ini sudah menahun. Dan sudah berkali-kali gubernur memimpin Sumut. Mapping (konflik) itu belum kelihatan. Harusnya ada mapping dari paslon. Harapannya ada mapping apa rencana aksi mereka melalui program kerja yang bisa memastikan bahwa konflik agraria di Sumut bisa ditekan,” katanya.

Lebih jauh menurut Majda, Paslon belum bisa menjabarkan konsep pendekatan humanis dalam penyelesaian konflik. Para kandidat juga belum menangkap apa yang bisa menjadi konstruksi berpikir mereka atas realitas soal konflik agraria. Namun dia berharap masyarakat tidak boleh apatis dengan para kandidat.

“Mereka perlu membuka hati dan pikiran, untuk bergandengtangan dengan media, aktivis dan akademisi. Melihat lebih jernih, melihat problematika di Sumut,” pungkasnya.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Dua Kandidat Gubernur Sumut Belum Punya Konsep Matang Penegakan HAM