JawaPos Radar

Pilkada Kalbar: Paling Rawan Verifikasi Calon Perseorangan

19/09/2017, 15:40 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Pilkada Kalbar: Paling Rawan Verifikasi Calon Perseorangan
Ilustrasi (Dok JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pencalonan Pilkada jalur perseorangan mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar. Pasalnya, jalur perseorangan ini dinilai rawan kecurangan. Yang paling rawan pelanggaran adalah saat verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon independen atau nonpartai politik tersebut.

“Kami ikut memastikan syarat itu benar atau tidak, dan ini menjadi kerja melelahkan,” tutur Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kalbar, Kristantus Heru Siswato, usai “Sosialisasi Penetapan Syarat Dukungan untuk Pasangan Calon” di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (18/9), dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Proses verifikasi yang melibatkan pihaknya ini, kata dia, dilakukan dengan cara door to door alias dari pintu ke pintu. Tujuannya, memastikan keabsahan dukungan pasangan calon perseorangan. Proses kontrolnya dilakukan panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Kendati demikian, Krisantus berpendapat, sebenarnya secara umum setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilkada terdapat potensi kerawanan pelanggaran. Ia mencontohkan, dari sisi profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Hal lain yang di kemudian hari bisa menjadi persoalan, lanjut dia, adalah pemuktahiran daftar pemilih tetap (DPT). Krisantus menyatakan, memilih pasangan calon yang maju dalam Pilkada merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang. Karena itu, harus dilindungi.

Tugas tersebut menjadi kewajiban penyelenggara Pemilu. Mereka dituntut harus bisa memastikan warga Negara, yang memenuhi syarat untuk memilih, terdaftar di DPT.

“Kami meminta Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan KPU mendorong masyarakat mengurus dokumen kependudukan, agar tidak kehilangan hak konstitusional,” tegas Krisantus.

Persoalan lain yang juga harus diperhatikan, menurut dia, tenaga kerja yang datang dari luar. Ini biasanya terjadi di daerah yang banyak perkebunan kelapa sawitnya. Kristantus meminta KPU mendata pekerja yang datang dari luar Kalbar tersebut.

Pendataan itu juga bertujuan memastikan para tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki dokumen kependudukan Kalbar, dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi setempat. “Jadi harus benar-benar dipastikan apakah mereka punya dokumen kependudukan atau tidak. Karena kebanyakan dan tentu saja sudah menjadi kebiasaan, orang pindah tapi tidak melapor. Jadi jangan sampai hak mereka dicoret hanya karena tidak ada dokumen,” tandasnya.

Sementara itu, KPU Kalbar sudah menetapkan batas bawah jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara sah dari Pemilu terakhir, yang merupakan syarat pencalonan gubernur dan wakilnya pada Pilkada 2018. Juga menetapkan jumlah dan persebaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan.

Ketua KPU Kalbar, Umy Rifdiyawaty menuturkan, sesuai dengan ketentuan, pihaknya menetapkan partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol dapat mengusung calon gubernur dan wakil jika memiliki kursi dua puluh persen di DPRD Kalbar. Atau, dua puluh lima persen suara sah.

Nah, dari dua belas Parpol yang ada di Kalbar, satu di antaranya memiliki jumlah kursi lebih dari 20%. "PDI Perjuangan itu memiliki 15 kursi, jadi sudah melebihi. Tapi tetap menjadi hak masing-masing Parpol, apakah ingin maju sendiri atau bergabung dengan Parpol lainnya," terang Umy.

Satu-satunya Parpol yang tidak bisa menjadi partai pendukung atau berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mendukung pasangan calon adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai tersebut memang tidak memiliki keterwakilan atau kursi di DPRD Kalbar.

“Itu sudah menjadi ketentuan UU,” tegasnya.

Untuk calon perseorangan, lanjut dia, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu sebelumnya bertotal 3.539.794 pemilih. Itu sebabnya, Kalbar masuk zona perhitungan rentang DPT berjumlah dua sampai enam juta pemilih atau 8,5 persen. Maka, calon gubernur dan wakilnya yang ingin bertarung tanpa dukungan Parpol pada Pilkada Kalbar 2019 harus didukung sekurang-kurangnya 300.883 pemilih. Yang tersebar paling sedikit di 8 kabupaten/kota.

"Tidak ada ketentuan persenan untuk setiap kabupaten, yang terpenting paling sedikit memenuhi suara di delapan kabupaten," beber Umy. Total suara tersebut nantinya akan dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil.

Sesuai jadwal, pendaftaran pasangan calon perseorangan dimulai pada 22-26 November 2017. Proses verifikasi dimulai ketika pendaftaran dibuka hingga 1 Desember 2017. Untuk yang maju Pilkada mengendarai perahu Parpol, pendaftaran pasangan calon dibuka tanggal 8-10 Januari 2018.

Untuk mendukung kerja KPU, Kepala Disdukcapil Kalbar, Y. Anthonius Rawing optimis perekaman KTP-el tuntas sebelum pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Pihaknya mencatat, pada Semester I 2017 (terakhir tanggal 30 Juni) sudah 74,36 persen masyarakat Kalbar yang melakukan perekaman KTP-el.

Setakat ini, ia menyatakan, proses perekaman sudah mencapai 90 persen. “Angka itu berjalan terus, nanti data itu diakumulasikan pada semester kedua, mendekati target nasional 100 persen. Kami usahakan sedapat mungkin mencapai target nasional,” kata Rawing.

(fab/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up