alexametrics

Bawaslu Sumut Pertanyakan Kasus JR Saragih

19 April 2018, 18:19:14 WIB

JawaPos.com – Jopinus Ramli (JR) Saragih resmi menjadi tersangka kasus dugaan dokumen palsu. Namun kasus pidana pemilunya terkesan jalan di tempat. Mantan bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu tak kunjung dilimpahkan ke jaksa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut yang juga Pengarah Sentra Gakkumdu Sumut Syafrida R Rasahan mengaku bingung kenapa kasus yang itu belum dilanjutkan. Padahal sumua tahapan sudah dijalankan. Kini, kasus JR Saragih masih berada di penyidik Gakkumdu Polda Sumut.

“Sampai saat ini kami nggak tahu kenapa kasus pidana pemilu ini belum juga disidangkan. Kami juga mempertanyakan hal yang sama,” kata Syafrida di Medan, Kamis (19/4).

Dalam penanganan pidana pemilu, Gakkumdu punya batasan waktu. Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan harus bergerak cepat dalam menyelesaikan kasus pemilu.

Untuk kasus JR Saragih, Bawaslu mengaku sudah melimpahkan pada penyidik. Setelah pelimpahan tahap pertama, jaksa menyatakan berkas JR Saragih lengkap. Berkas dinyatakan lengkap sekitar tiga pekan lalu.

Namun hingga kini, penyidik polisi di Gakkumdu belum juga melakukan pelimpahan tahap dua. JR Saragih pun sempat mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas. “Setelah itu, kami tidak tahu lagi kelanjutannya. Padahal kami ingin mendapatkan kepastian penanganan kasus ini,” tukasnya.

Nanti setelah pelimpahan tahap dua, jaksa penuntut di Gakkumdu punya waktu tiga hari untuk melimpahkan berkas ke pengadilan. Hitungan waktu itu belum bisa berjalan. Karena penyidik belum menyerahkan JR Saragih dan barang bukti.

Beredar rumor, kasus ini mandek setelah beredarnya video JR Saragih mendukung salah satu calon. Syafrida pun tidak membantah jika kasus pidana pemilu ini tak segera disidangkan, akan muncul anggapan Gakkumdu berpihak. “Kami mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana status laporan pelanggaran tersebut? Kami belum mendapatkan jawaban,” ucap Syafrida.

Penyidik bisa saja melakukan penjemputan paksa terhadap JR Saragih. Karena jika tidak, perkara ini akan semakin lama penanganannya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting sat dikonfirmasi terkesan melempar bola ke Gakkumdu. “Tanya ke Sentra Gakkumdu. Karena dari awal, mereka yang ekspos masalah itu. Coba tanya sama mereka,” saran Rina.

Seperti diketahui, JR Saragih disangka telah menggunakan dokumen palsu saat mendaftar sebagai calon gubernur ke KPU Sumut. Tim dari Sentra Gakkumdu Sumut lantas menindaklanjutinya.

Petugas memeriksa dugaan pemalsuan tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Sopan Adrianto pada fotokopi ijazah SMA JR Saragih. Bupati Simalungun itu disangka telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : (pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Bawaslu Sumut Pertanyakan Kasus JR Saragih