alexametrics

Persebaran Virus Korona Dicegah, Pilkada Serentak Tetap Sesuai Jadwal

19 Maret 2020, 17:09:48 WIB

JawaPos.com – Pilkada serentak tahun ini menjadi salah satu agenda penting nasional. Sebanyak 270 kepala daerah level kabupaten, kota, dan provinsi bakal dipilih. Untuk memastikan pesta demokrasi itu berjalan lancar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengadakan rapat bersama penyelenggara pilkada kemarin (18/3). Hasilnya, tidak ada penundaan meski wabah virus korona tengah merebak.

Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mengadakan rapat melalui video conference bersama enam instansi. Mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Selain itu, TNI, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut dalam rapat tersebut. ’’Saya pimpin rapat yang kesimpulannya tidak ada perubahan tahapan dan jadwal pilkada,’’ jelas Mahfud.

Pilkada serentak tetap dilaksanakan September tahun ini di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Mahfud menyampaikan hasil rapat tersebut setelah Ketua KPU Arief Budiman menyatakan kesiapan mereka. ’’Ketua KPU meyakinkan kami semua bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan jadwal,’’ kata Mahfud.

Dia mengakui, ada permintaan dari daerah seperti Kabupaten Merauke untuk menunda pilkada. Meski begitu, setelah dirapatkan, langkah penundaan belum perlu dilakukan. ’’Permintaan Bupati Merauke untuk menunda pilkada di Merauke sudah dipelajari dari berbagai aspek. Baik itu aspek keamanan maupun kesiapan di lapangan,’’ ujar Mahfud.

Menurut laporan yang diterima Mahfud dari TNI dan Polri, tidak ada kendala yang terdeteksi di Merauke. ’’Tidak ada alasan untuk menunda,’’ tuturnya.

Mahfud mengungkapkan, ada perubahan pola yang dilakukan. Mengingat, penyelenggaraan pemilu mesti menaati protokol pencegahan persebaran virus korona. ’’Misalnya, pelantikan PPS (panitia pemilihan kecamatan, Red) tidak harus berkumpul di kantor kabupaten atau wali kota, cukup di kecamatan,’’ jelasnya.

Itu pun tidak perlu dilakukan secara langsung dan serentak. Melainkan bertahap. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerumunan. Selain itu, lanjut Mahfud, verifikasi faktual yang biasa dihadiri banyak orang akan diatur. ’’Sesuai dengan situasi yang diarahkan Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19, Red),’’ ungkap Mahfud.

Dia memastikan KPU bakal mengikuti arahan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ’’KPU akan mengikuti arahan tersebut sehingga kegiatannya mengubah pola, tidak mengubah jadwal,’’ tegasnya.

Mahfud menambahkan, perubahan pola memang harus dilakukan. Tidak hanya terkait dengan pilkada serentak. Agenda-agenda pemerintahan lain juga menyesuaikan. Sejauh ini dia menilai perubahan itu cukup baik dan efektif. ’’Pemerintahan berjalan biasa, normal, meski polanya berubah. Sekarang hampir semua rapat dilakukan melalui telekonferensi,’’ terangnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : syn/c14/ayi



Close Ads