JawaPos Radar

Di Luar Cuti, Menteri dan Kepala Daerah Boleh Kampanye Seminggu Sekali

19/03/2018, 22:24 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menerangkan ada beberapa aturan kampanye yang harus ditaati menteri, pejabat daerah dan kepala daerah. (jpn/jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kepala daerah dan pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan melakukan kampanye di Pemilihan Umum (pemilu) 2019. Hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang sistem kampanye.

Aturan tersebut tercantum dalam pasal 63 yang menyebut bahwa menteri, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakilnya wakil bupati sebagai tim anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) hurup b dan huruf c dapat diberikan cuti.

Sedangkan aturan cuti bagi pejabat negara dan kepala daerah hanya diberikan waktu satu hari dalam sepekan selama masa kampanye berlangsung. Sedangkan jika mereka turun kampanye saat hari libur tidak dihitung cuti.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menerangkan, adanya kelonggaran aturan tersebut seharusnya cukup memberikan ruang terhadap upaya pemenangan calon di pemilu 2019. 

Namun jika pada prakteknya nanti, penyelenggara pemilu mendapati terjadinya pelanggaran atas aturan tersebut, KPU akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat negara maupun kepala daerah tersebut.

"Ada (sanksinya), yaitu dihentikan kampanyenya," ungkap Hasyim di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Meski demikian, sanksi tersebut hanya berlaku bagi pejabat negara dan kepala daerah yang melakukan kampanye. Sedangkan calon yang maju dalam pemilu tidak dapat dijatuhi sanksi.

"Yang berkampanye saja (kena sanksi), karena yang diatur yang berkampanye," tegas Hasyim.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up