JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar akan meningkatkan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pemilihan bupati (Pilbup) Juni mendatang.
Dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) para ASN menjadi bagian yang paling rawan. Terlebih kedua calon bupati di Karanganyar merupakan petahana yakni Juliyatmono sebagai bupati dan Rohadi Widodo sebagai wakil bupati.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kustawa Esye kepada JawaPos.com, Jumat (19/1).
Kustawa menambahkan, guna mengantisipasi adanya ketidaknetralan para abdi negara, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mendeteksi dan juga mengantisipasi pelanggaran Pilkada di Bumi Intanpari. “Pengawasan dilakukan secara ketat dan melekat terhadap ASN karena masuk dalam IKP,” terang Kustawa.
Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga gencar melakukan sosialisasi kepada para ASN di lingkup Pemkab Karanganyar. Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami juga melibatkan para pegawai BUMN, ASN di berbagai institusi pendidikan yang ada di Karanganyar,” ucapnya.
Kustawa menambahkan, netralitas ini diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Selain itu juga UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada (Gubernur, Bupati, Wali Kota).
Selain itu, untuk pemberian sanksi juga mengacu pada PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Yang termasuk dalam ASN adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan juga pegawai BUMD. Mereka dilarang untuk memberikan dukungan apalagi terlibat dalam kampanye calon,” ucapnya.
Termasuk juga, lanjut Kustawa, dengan mengerahkan staff ASN dan juga menggunakan fasilitas negara. Mengenai sanksi yang bakal dijatuhkan, Kustawa mengatakan, mulai dari penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. “Selain itu, nanti juga bisa dijerat dengan pasal berlapis,” tandasnya.
