alexametrics

Kurang Personel, Logistik Pemilu Tak Terkirim

18 April 2019, 17:59:11 WIB

JawaPos.com – Pemilu serentak di enam kecamatan di Kabupaten Banggai tidak bisa dilangsungkan. Yakni, Kecamatan Moilong, Batui Selatan, Batui, Luwuk Selatan, Luwuk, dan Luwuk Utara. Penyebabnya, logistik pemilu masih menumpuk di kantor KPU.

Ketua KPUD Kabupaten Banggai Zaidul Mokoagow mengatakan, keterlambatan distribusi logistik pemilu ke kecamatan hingga tingkat TPS disebabkan minimnya personel dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Kami kekurangan personel,” katanya.

Kendati begitu, dia meminta seluruh warga di enam kecamatan serta pimpinan partai memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk bekerja. Harapannya, coblosan bisa berlangsung hari ini.

Sehari sebelum pemilu, yakni Selasa sore (16/4) hingga Rabu dini hari (17/4), pimpinan daerah sudah melakukan pengecekan. Mulai Kapolres Banggai AKBP Moch. Sholeh, Dandim 1308 Luwuk Banggai Letkol Inf Nurman Syahreda, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Ramdhanu Dwiyantoro.

Mereka mempertanyakan lambatnya pendistribusian logistik pemilu di 23 kecamatan di Kabupaten Banggai. Apalagi, ketika mereka masuk ke pelataran kantor yang dipimpin Zaidul Mokoagow itu, banyak surat suara dan perlengkapan pemilu lainnya yang berhamburan dan berserakan serta bertumpuk di kantor tersebut.

Bukan hanya itu, gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai yang dijadikan tempat pengisian logistik pemilu ke dalam kotak suara masih menggunung. Karena itu, emosi ketiganya menjadi-jadi.

Sayang, kendati pihak TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sudah membantu semalam suntuk untuk mengemas semua logistik pemilu, hal itu tidak bisa membantu sesuai dengan yang diharapkan.

Petugas melakukan pengiriman logistik pemilu ke Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung. Daerah ini salah satu wilayah tersulit dalam pendistribusian logistik pemilu.(ISTIMEWA/Bali Express/Jawa Pos Group)

Pencoblosan di 744 TPS Ditunda

Pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu Serentak 2019 di Kota Jayapura terhambat. Itu disebabkan keterlambatan pendistribusian logistik berupa kotak dan surat suara. Pemungutan suara di 744 TPS (tempat pemungutan suara) di dua distrik, yaitu Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, pun terpaksa ditunda dan berlangsung hari ini.

Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengatakan bahwa pihaknya sudah mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu,” katanya.

Dari 744 TPS yang ditunda pemungutan suaranya, Theodorus Kossay menyebutkan 369 TPS di Distrik Abepura dan 375 TPS di Distrik Jayapura Selatan (Japsel). Dia menjelaskan, penundaan pemungutan suara di 744 TPS merupakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura dengan mempertimbangkan jangka waktu saat proses pendistribusian pada pukul 10.00 WIT.

Dia mengaku tidak membayangkan terjadinya penundaan itu. Sebab, berdasar laporan yang diterima KPU Provinsi Papua, semua KPU -termasuk KPU Kota Jayapura- siap melaksanakan Pemilu Serentak 2019. “Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi meski kesalahan teknis. Namun, ini juga merupakan sebuah kelalaian yang menimbulkan kesalahan yang sangat kurang baik dan sebenarnya tidak harus terjadi,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama mengatakan, ada beberapa hal teknis yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pendistribusian logistik surat suara di Distrik Abepura dan Japsel.

“Surat suara yang dilipat bukan dari KPU Kota Jayapura dan formulir C6 mengalami perubahan karena adanya perubahan DPTb hingga beberapa kali. DPT hasil perbaikan 1 hingga 3 dan yang ketiga ini baru 12 April lalu kami terima,” jelasnya.

Persoalan teknis tersebut, menurut dia, mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyaluran logistik di Abepura dan Jayapura Selatan. “Kami memprioritaskan terlebih dahulu penyaluran untuk Distrik Muara Tami yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG. Setelah itu, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, dan selanjutnya ke Abepura dan Jayapura Selatan. Tapi, ini yang terlambat,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Logistik Pemilu Zufri Abubakar mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait penundaan pemungutan suara di 744 TPS di Kota Jayapura. KPU, lanjut dia, juga telah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan pemungutan suara susulan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata menjelaskan, dasar hukum penundaan tersebut tidak lain merujuk pada pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu poin menyebutkan bahwa pemungutan suara susulan dapat terjadi kala adanya “gangguan lain” di samping kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam.

Kemarin sebenarnya Gubernur Papua Lukas Enembe sudah datang di TPS 043, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, untuk menyalurkan hak pilihnya. Alih-alih menggunakan hak politiknya untuk mencoblos, Gubernur Lukas Enembe yang tiba di TPS pukul 10.00 WIT dibuat kecewa lantaran logistik pemilu tak kunjung tiba di TPS tempat dirinya nyoblos.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (stv/kim/gr/dil/fia/ade/jo/nat/c19/c6/git)



Close Ads