alexametrics

FomDem Jatim ‘Sentil’ Bawaslu Jatim Soal Pelanggaran APK

18 Maret 2018, 14:26:52 WIB

JawaPos.com – Netralitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) menjadi sorotan publik. Terutama berkaitan dengan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) milik salah satu pasangan calon yang terkesan ada pembiaran.

Hal itu mengundang reaksi keras dari aktifis Forum Muda Demokrasi (FoMDeM) Jatim Imam Arifin. Ia mengungkapkan, diberbagai titik strategis di Kota Surabaya masih banyak APK liar yang menampilkan pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 2 Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno.

“Di beberapa jalan strategis di Surabaya, seperti fly over Pasar Kupang; Wiyung; Jalan Kayoon dan Jalan Dharmahusada. Perempatan arah Suramadu; Jalan Pandigiling; perempatan Jalan Tidar; Jalan Wiyung; Jalan Sulawesi serta Jalan A Yani kok masih berdiri baliho maupun billboard bergambar paslon,” kata Imam yang merupakan Koordinator Bidang Advokasi FoMDeM Jatim kepada JawaPos.com, Minggu, (18/3).

Imam menyayangkan hal tersebut. Bahkan Imam menuding Bawaslu Jatim tidak becus mengatasi pelanggaran APK yang sebenarnya persoalan sederhana. Namun, dengan adanya pembiaran tersebut, proses demokrasi di Jatim sangat terciderai. Sebab, lanjut Imam, pengawasan itu merupakan inti dari pelaksaan pesta demokrasi berkualitas apa tidak.

Selain itu, Imam juga mendesak seluruh komisioner Bawaslu Jatim mundur dengan legawa jika memang benar-benar tidak mampu menjalankan tugas pengawasan.

“Kalau hanya persoalan seperti penertiban APK saja tidak mampu, bagaimana bisa melakukan pengawasan yang lainnya. Seperti kemungkinan adanya kecurangan pada Pilkada. Kalau tidak mampu, tidak punyak keberanian untuk menegakkan aturan ya mundur saja dong dengan kesatria, biar tidak mencederai proses demokrasi,” imbuhnya.

Secara terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada KPU Kota Surabaya untuk melayangkan dua surat, yakni surat teguran dan perintah penurunan APK liar kepada Paslon Gus Ipul – Puti.

“Sudah kemarin ke KPU Surabaya, nanti KPU Surabaya melayangkan surat teguran ke Paslon. Kalau memang dalam 1×24 jam tidak diturunkan, maka KPU berkoordinasi dengan Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menurunkan secara paksa,” kata Aang.

Editor : Soejatmiko

Reporter : (mkd/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads
FomDem Jatim 'Sentil' Bawaslu Jatim Soal Pelanggaran APK