alexametrics

KPU Buka Luas Kampanye Cakada via Media Sosial

17 Juli 2020, 17:30:36 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan yang luas kepada pasangan calon Pilkada 2020 untuk memanfaatkan media sosial sebagai kampanye. Cara itu dinilai bisa menjadi solusi di tengah pembatasan pertemuan tatap muka akibat pandemi Covid-19.

Komisioner KPU Viryan menyatakan, pihaknya memberikan waktu bagi paslon untuk melakukan kampanye media sosial secara full. Artinya, sepanjang berada dalam tahapan kampanye, mempromosikan diri di media sosial dapat dilakukan. ”Media daring sejak hari pertama sampai menjelang pemungutan suara,” ujarnya dalam diskusi kemarin (16/7).

Jika mengacu pada PKPU 5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, kata Viryan, masa kampanye berlangsung sejak 26 September hingga masa tenang yang jatuh pada 6 Desember. Dengan demikian, kampanye media sosial dapat dilakukan selama 71 hari. ”Jadi, sepenuh waktu. Berbeda dengan media cetak, media elektronik, dan seterusnya,” tutur dia.

Dalam PKPU 5/2020, Viryan menyebut durasi kampanye di media massa, baik cetak, online, maupun elektronik, tetap dibatasi selama dua pekan. Yakni, baru dimulai pada 22 November dan berakhir 5 Desember atau 14 hari.

Viryan menjelaskan, ruang kampanye daring yang luas diharapkan bisa mengisi berkurangnya tatap muka. Mantan komisioner KPU Pontianak itu menegaskan, kampanye bukan hanya kepentingan pasangan calon, melainkan juga kebutuhan bagi pemilih.

”Mengetahui visi-misi calon itu kebutuhan pemilih. Selama ini kesannya hanya satu arah. Dalam konteks partisipasi jadi kebutuhan pemilih juga.”

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata mengatakan, kampanye virtual di 270 pilkada tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Sebab, ada problem infrastruktur yang jomplang. Dia mencontohkan, dari pelaksanaan kampanye Gerakan Klik Serentak, ada kendala internet.

Bawaslu juga mencatat ada 541 di antara total 3.935 kecamatan di 270 wilayah yang tak memiliki akses internet memadai. ”Ada sekitar 13,75 persen wilayah yang terkendala jaringan internet saat Gerakan Klik Serentak,” tuturnya.

Untuk mengatasi gap itu, kata dia, penggunaan kampanye melalui media massa masih dibutuhkan. Khususnya tingkat lokal. Baik cetak maupun elektronik. Sayang, model itu masih terbentur regulasi yang membatasi. ”Ada benturan regulasi dan belum maksimal jaringan internetnya. Perlu ada semacam diskresi. Karena kita mengadakan pemilu di saat pandemi,” ungkapnya.

Karena itu, di daerah-daerah yang akses internetnya kurang baik, dia menyarankan penyelenggara pemilu mau membuka keran iklan politik di media yang mudah dijangkau pemilih atau masyarakat. Namun, harus tetap dipastikan tempat yang merata untuk setiap kandidat. ”Jadi, ada treatment berbeda. Tidak serta-merta diterapkan di semua wilayah,” kata dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c19/fat



Close Ads