alexametrics

INDEF: Jika Instruksi Arief Diikuti, Maka Utang akan Makin Membengkak

Bisa Disebut Terorisme Ekonomi
17 Mei 2019, 16:32:58 WIB

JawaPos.com – Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menginstruksikan pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak guna memprotes hasil pemilu 2019 masih menjadi perbincangan publik. Padahal jika aksi tersebut benar dilakukan, maka imbauan tersebut bisa berdampak sangat negatif terhadap penerimaan pajak.

Apalagi, kata Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira, rasio pajak Indonesia saat ini masih terbilang rendah dibandingkan negara lainya, misalnya di kawasan ASEAN. Bhima menilai, rasio pajak yang kini berada di level 11,5 persen masih terlalu rendah.

Dia khawatir, seruan Arief Poyuono akan semakin menenggelamkan rasio pajak. “Jika rasio pajak semakin turun, maka defisit anggaran semakin melebar. Konsekuensinya utang semakin bengkak,” katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (17/5).

Bhima menyampaikan, setiap tahun pemerintah harus menambal pembiayaan dari utang sekitar Rp 400 triliun, guna menutup bolongnya target penerimaan pajak. Maka dari itu, seruan Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak, tentu akan merugikan perekonomian nasional.

“Kalau mengaku cinta tanah air, ya bayar pajak. Jangan campur adukkan masalah pemilu dengan pajak. Itu menyesatkan. Saya kategorikan ini terorisme ekonomi,” terangnya.

Dalam aturan perpajakan, kata dia, pihak yang sengaja tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi pidana bahkan denda. Bahkan sampai ke penyanderaan badan (Gijzeling). “Jadi, ini nggak main-main,” pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyoroti ucapan yang dilontarkan oleh anak buah Prabowo Subianto tersebut. Menurut Sri Mulyani, kewajiban masyarakat untuk membayar pajak sejatinya telah diatur sesuai amanat dalam kontitusi.

Sri mengingatkan, dana yang berasal dari pajak selama ini digunakan untuk berbagai pembangunan di Indonesia. Contohnya saja, rumah sakit, sekolah, kebutuhan rumah tangga, infrastruktur sampai dengan anggaran untuk seluruh partai politik. Termasuk partai Gerindra, partai yang menaungi Arief Poyuono.

“Jadi, kalau nggak mau membayar pajak, negaranya nggak jalan,” kata Sri saat ditemui awak media, di Jakarta, Kamis (16/5) malam.

Sri Mulyani berharap, tokoh politik menyelesaikan suatu masalah dengan sikap negarawan. Sebelumnya, Arief enggan mengakui hasil pilpres 2019 yang menurutnya diwarnai banyak kecurangan.

Menurut Arief, cara yang paling relevan untuk melawan hasil pemilu yang dinilainya tidak ada legitimasinya, yakni dengan tidak membayar pajak kepada pemerintah terpilih. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019,” ujar Arief dalam keterangannya kepada awak media beberapa hari lalu.

Namun, pernyataan Arief tersebut tidak sejalan dengan sikap Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Wasekjen Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengonfirmasi bahwa elite partai berlambang kepala burung Garuda tersebut tidak pernah mengeluarkan sikap melarang masyarakat membayar pajak.

Menurut mereka, pernyataan Arief merupakan sikap pribadi. “Sudah pasti tidak. Saya tidak pernah mendengar hal itu dari pimpinan partai,” kata Rahayu, kepada JawaPos.com.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Igman Ibrahim



Close Ads