JawaPos Radar

Cegah Korupsi, Kang Emil Pamerkan E-Budgeting

17/04/2018, 17:47 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Cegah Korupsi, Kang Emil Pamerkan E-Budgeting
Ridwan Kamil (Fajri Achmad NF/Bandung Ekspres/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyelenggarakan sosialisasi pembekalan anti korupsi di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam acara tersebut bersamaan dengan penyelenggaran deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penuelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/4).

Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pembekalan tersebut merupakan salah satu untuk membangun integritas dan memantapkan komitmen anti korupsi. Menurut dia sejak menjabat sebagai Wali Kota Bandung dirinya sudah mulai bekerja sama dengan pihak KPK. Karena kerja sama inialah satu upaya pencegahan adannya tindak korupsi di dalam pemerintah kota Bandung.

"Alhamdulillah, saat kami memimpin Kota Bandung, sejak awal sebagai Wali Kota kami sudah bekerjasama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi," kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/4).

Karena bagi Kang Emil, keteladanan pemimpin memiliki pengaruh besar dalam upaya mencegah perilaku korupsi. Oleh karena itu, saat memimpin Kota Bandung, dirinya senantiasa mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung untuk menghindari praktek-praktek korupsi.

"Tak hanya mengingatkan, kami juga membuat sistem yang tidak memungkinkan ASN kota Bandung, melakukan korupsi yaitu aplikasi e-budgeting, yang mengunci perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemkot Bandung sejak dari awal," ungkapnya.

Kang Emil sering mengutarakan keberhasilan kepemimpinannya dalam mengurus Kota Kembang ini, karena keberhasilan tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yakni provinsi Jawa Barat. Dalam janjinya, Rindu sebutan pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum akan diterapkan di 27 kabupaten/ Kota yang ada di Jabar. Ini karena pasangan Rundu memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi.

Sementara itu menurut Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan, apa yang dilakukan KPK dengan membekali para calon Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan yang pertama kali dilakukan.

Tahun sebelumnya, kegiatan pembekalan dilakukan setelah kepala daerah terpilih. "Namun tahun ini, pembekalan dilakukan awal untuk memberikan pemahaman yang lebih preventif terkait korupsi, saat nantinya para calon terpilih menjadi kepala daerah," ungkap Basaria.

(ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up