alexametrics

Kuasa Hukum JR Saragih Jemput Surat Panggilan ke Polda Sumut

16 Maret 2018, 20:20:32 WIB

JawaPos.com – Tim kuasa hukum Jopinus Ramli (JR) Saragih menjemput surat panggilan yang ditujukan untuk kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan fotocopy legalisir ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Cagub Sumut).

Dingin Pakpahan, Kuasa Hukum JR Saragih mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Jumat (16/3). Dia mengatakan penjemputan surat panggilan adalah tindakan kooperatif JR Saragih sebagai warga negara yang taat hukum.

“Ini adalah tindakan koperatif Pak JR Saragih dalam hal menyikapi laporan-laporan masyarakat ini. Jadi begitu ada komunikasi dengan pihak polda, ada panggilan ya kita jemput,” ujarnya.

Dingin menuturkan, tim JR Saragih begitu terkejut dengan penetapan tersangka itu. JR Saragih juga dikabarkan sudah dipanggil ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan para pimpinan.

Jopinus Ramli Saragih yang merupakan Bupati Simalungun ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menggunakan legalisir palsu fotocopy ijazah SMA saat mendaftarkan diri sebagai Cagub Sumut oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Penetapan tersangka langsung disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Andi Rian Djajadi, Kamis (16/3) malam. Teranyar, Gakkumdu Sumut menegaskan, pihaknya sudah punya bukti yang kuat atas penetapan status tersangka itu. Terutama uji laboiratorium forensik terhadap tanda tangan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto.

Hasil uji labfor, tanda tangan yang ada di surat tidak otentik dengan aslinya. Ditambah lagi dengan keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan yang menyatakan JR Saragih tidak pernah melegalisir fotocopy ijazahnya.

“Dari Sentra Gakkumdu yang bisa saya monitor bahwa, Senin lalu tim Gakkumdu berangkat ke Jakarta. Periksa ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumpulkan specimen, langsung diuji ke Laboratorium Forensik. Hasilnya tidak identic, oleh karena itu objek dari perkara ini bukan ijasah palsu. Tapi adalah, legalisir yang palsu di dalam copy ijasah. Ternyata ada surat bantahan ke KPU bahwa dinas pendidikan tidak pernah melegalisir terhadap copy ijasah itu,” kata Andi Rian.

Untuk penahanan tersangka JR Saragih, Andi Rian belum memastikannya. Karena, waktu untuk penyidikan sesuai peraturan hanya diberikan waktu 14 hari. Jika dalam waktu yang diberikan kasus itu dapat dibuktikan, JR Saragih tidak perlu ditahan.

“Penahanan nanti pengadilan yang menentukan,” pungkasnya.

JR Saragih akan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin (19/3) di Sentra Gakkumdu, Jalan Adam Malik, Kota Medan. Sebelumnya, KPU Sumut juga membacakan hasil keputusan yang menerangkan JR Saragh Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Gubernur Sumut untuk kedua kalinya.
Artinya, untuk sementara Pemilihan Gubernur Sumut hanya diikuti dua pasangan calon yakni, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Kuasa Hukum JR Saragih Jemput Surat Panggilan ke Polda Sumut