alexametrics
Percaya Temuan Kemenkes

Pemerintah Putuskan Tak akan Bentuk TGPF Meninggalnya Petugas KPPS

15 Mei 2019, 13:46:16 WIB

JawaPos.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemerintah percaya temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebut kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung, stroke.

“Jadi, penyebab kematiannya bisa dibuktikan. Bukan karena diracun,” ujar Moeldono dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/5).

Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Moeldoko menegaskan, itu adalah pernyataan yang sesat.

“Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” katanya.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah pada pemilu berikutnya. Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yakni petugas KPPS memiliki risiko pekerjaan yang berat.

“Kami harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” ungkapnya.

‎Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Mochammad Afifuddin menyambut baik adanya keputusan dari pemerintah ini. “Baguslah. Ya kan sudah ada yang mengurus itu, biar lembaga-lembaga terkait kan ada Depkes,” katanya.

Bawaslu juga memperoleh laporan, tidak adanya data dari isu yang menyebutkan petugas KPPS meninggal dunia akibat diracun. Melainkan faktor utamanya adalah kelelahan.

“Ada yang memang kelelahan didukung oleh sakit yang juga ada. Ada juga psikologinya, tekanan. Jadi, sebenarnya penyebabnya macam-macam,” tutur Afif.

Sementara, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah ada atau tidaknya TGPF. “Ya KPU berpandangan bahwa terkait dengan TGPF atau akan dilakukan visum, itu kami memandang dari sisi positif saja,” ungkap Wahyu.

Namun demikian, Wahyu tidak menginginkan meninggalnya petugas KPPS dipolitisasi. Seperti adanya isu yang belum lama muncul, soal dugaan petugas KPPS diracun oleh oknum.

“Hanya kami meminta jangan pula gugurnya kawan-kawan kami dipolitisasi sedemikian rupa, sehingga justru menjadi komoditas politik,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek memaparkan, dari jumlah korban meninggal, 39 persen di antaranya meninggal di rumah sakit. Sebagian besarnya meninggal di rumah, yakni sebanyak 61 persen.

Mereka yang meninggal, kata Nila, sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. Itu dikarenakan adanya penyakit jantung cardiovasculer‎.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, kata Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI. Terhadap mereka ini, kata Nila, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya.

Sekadar informasi‎ sampai dengan saat ini petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 469. Sementara 4.602 dilaporkan sakit.

Kemudian dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia ada 92 orang. Untuk petugas kepolisian yang meninggal dunia sebanyak 22 orang. Sehingga total ada 583 orang yang meninggal dunia di hajatan serentak ini.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono