JawaPos Radar | Iklan Jitu

Polemik Pencantuman Nama OSO, KPU Disarankan Ikuti Putusan MK

14 November 2018, 20:20:42 WIB | Editor: Kuswandi
OSO
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia menilai, putusan MK merupakan konstitusi yang setingkat dengan Undang-Undang.

"Putusan MK itu sendiri sudah memaknai Undang-Undang, apakah sesuai tidak dengan konstitusi. Jadi begitu di putus MK sebuah pasal dalam UU dia dinyatakan berkesesuaian dengan konstitusi," kata Feri di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/11).

Feri menjelaskan, jika KPU dengan tegas menerapkan putusan MK. Maka secara langsung tidak mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai gugatan yang dilayangkan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO). Sebab putusan MK merupakan yang tertinggi dari putusan lainnya.

"Karena kalau kemudian mengabaikan putusan MK, maka cenderung orang mengatakan itu sama saja mengabaikan UUD 1945," ucap Feri.

Kendati salinan putusan PTUN belum diterima oleh KPU. Namun sudah dapat diketahui bahwa putusan tersebut sama seperti putusan MA. Dimana anggota parpol khususnya OSO boleh menjadi caleg DPD RI.

"Nah nanti kalau putusan MK itu bertentangan dengan putusan PTUN dan putusan MA itu soal lain. Jadi tegas, KPU hanya mengatakan mengikuti putusan MK," tegas Feri.

Oleh karena itu, Feri menuturkan putusan MK sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menyatakan bahwa Pasal 182 huruf I anggota partai politik tidak diindahkan menjadi caleg DPD RI.

"Maka dengan begitu caleg DPD yang konstitusional itu bukan parpol," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam putusannya, hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak tergugat untuk segera melaksanakan hasil putusan.

"Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Edi Septa Surhaza saat membacakan putusan, di PTUN Jakarta, Rabu (14/11).

Selain itu, keputusan KPU RI tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) seorang peserta pemilu DPD 2019 batal demi hukum. Sehingga PTUN memerintahkan KPU untuk mencabut keputusannya mengenai penetapan DCT pemilu DPD 2019

"Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019 yang mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan peserta pemilu DPD 2019," tegas Edi.

Untuk diketahui, sidang gugatan terhadap perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, itu dipimpin oleh Edi Septa Surhaza, serta didampingi hakim anggota Susilowati Siahaan dan Andi Muhammad Ali Rahman.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up