alexametrics

Tim Prabowo-Sandi Sampaikan 15 Permohonan di Depan Hakim MK

Minta Prabowo-Sandi sebagai Pasangan Terpilih
14 Juni 2019, 17:36:48 WIB

JawaPos.com – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan 15 permohonan dalam sidang perselihan hasil pemilihan (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut diajukan setelah dilakukan perbaikan pada 10 Juni 2019, mengingat sebelumnya tim hukum kubu 02 hanya menyampaikan tujuh petitum dalam gugatan Pilpres 2019 ke MK.

Hal ini pun tidak dipermasalahkan oleh majelis hakim konstitusi. Namun, terkait putusan ada pada kewenangan sembilan hakim konstitusi. “Bagi kami tidak masalah, kami siap saja menghadapi semua ini. Cuma untuk menegakkan keadilan harus sudah jelas. Nanti sidang ini mau ke mana,” kata hakim konstitusi Sutaryo di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandi kemudian membacakan 15 permohonan tersebut. Dia meminta majelis hakim konstitusi salah satunya dapat memenangkan pasangan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden. Tim hukum kubu 02 meminta majelis hakim konstitusi dapat mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (paling kanan) saat sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Kedua, pihaknya menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019.

“Berita acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 dibatalkan,” ucap pria yang akrab disapa BW itu.

Selanjutnya, pihaknya meminta majelis hakim konstitusi menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memeroleh suara sebanyak 63.573.169 atau 48 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 52 persen. Dengan jumlah total suara sebanyak 132.223.408 atau 100 persen.

Kemudian MK diminta menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mantan pimpinan KPK ini pun meminta agar MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta pilpres 2019.

BW juga meminta Prabowo-Sandi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. “Memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024,” ucap BW.

Bahkan, tim hukum kubu 02 meminta majelis hakim menyatakan Jokowi-Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” terang BW.

Majelis hakim konstitusi diminta dapat memerintahkan kepada termohon yakni KPU untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. “Atau memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945,” ujar BW.

Selain itu, BW juga meminta agar KPU segera melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945,” ungkap BW.

BW juga meminta hakim konstitusi dapat memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

“Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang,” urai BW.

Oleh karena itu, BW menginginkan agar KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara, khusunya yang tidak terbatas pada Situng. “Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” harap BW.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua