alexametrics

Prabowo-Sandi Sebut Ada Kecurangan Suara, KPU Bilang Aneh Tak Berdasar

14 Juni 2019, 15:15:02 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh tidak netral di Pilpres 2019 lalu. Tudingan tersebut datang dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat pembacaan permohonan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU diduga memihak ke pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto juga menduga ada penggerusan dan penggelembungan suara di Pilpres 2019.

Pihaknya mengaku mendapat laporan dari Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bahwa penglebungan suara sebesar 20.000.000 dan penggerusan suara sebanyak 2.500.000. “Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 (Jokowi-Ma’ruf) sekitar 62.886.362 (48 persen) dan suara untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandi) sekitar 71.247.792 (52 persen),” ujar pria yang akrab disapa BW di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).

Dari analisis IT dan IT forensik yang dilakukan berdasar sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, BW juga menemukan dugaan penggelembungan suara di 25 provinsi. Seperti di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta terjadi di lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung,” katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan adanya tuduhan penggelembungan suara tersebut. Hal ini justru menjadi pertanyaan bagi KPU. Pasalnya, pada saat rekapitulasi suara nasional, BPN Prabowo-Sandi tidak pernah keberatan dengan hasil penghitungan tersebut.

“Kami tidak pernah menerima keberatan soal perolehan suara dari salah satu saksi Paslon. Rata-rata keberatan muncul dari saksi parpol. Kalaupun ada, keberatan dari saksi paslon, tidak pernah menyoal perolehan suara,” ujar Pramono.

Menurut dia, selama proses rekapitulasi BPN Prabowo-Sandi hanya mempermasalahkan mengenai jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan jumlah suara tidak sah. “Hampir tidak pernah menyoal perolehan suara,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Pramono mengaku aneh kenapa persoalan itu baru saat ini dipermasalahkan. Tidak saat proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU beberapa waktu lalu.

‎”Aneh kalau tiba-tiba sekarang menyebut KPU menggelembungkan perolehan suara salah satu paslon. Waktu rekap berjenjang kok enggak ada keberatan sama sekali,” ungkapnya.

Namun demikian, Pramono tidak mempermasalahkan tuduhan yang dilakukan Tim Hukum Prabowo-Sandi. KPU bertekad membuktikan tuduhan penglebungan suara di Pilpres 2019.

‎”Maka KPU nanti akan membuktikan dalam sidang-sidang PHPU di MK bahwa gugatan itu sama sekali tidak berdasar,” pungkasnya.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua