alexametrics
Kasus Surat Suara Tercoblos

PPLN Malaysia Tetap Adakan Pemungutan Suara Hari Ini

14 April 2019, 14:50:10 WIB

JawaPos.com – Kejadian surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia, hampir dipastikan tidak memengaruhi jalannya pemungutan suara di negeri jiran.

Hari ini 147.860 WNI di Malaysia menggunakan hak pilih mereka di TPS-TPS yang disediakan panitia pemilihan luar negeri (PP LN). Adapun proses investigasi di Malaysia masih terkendala akses terhadap barang bukti.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di Hotel Sultan Jakarta kemarin (13/4). Menurut dia, hingga kemarin belum ada rencana untuk menghentikan kegiatan pemungutan suara di seantero Malaysia. Khususnya di Kuala Lumpur.

“Jadi, di Malaysia itu ada beberapa PPLN,” terangnya.

Di sana penyelenggara menyediakan 300 TPS. Sebanyak 255 di antaranya berada di bawah otoritas PPLN Kuala Lumpur. Salah satu alasan pemungutan suara hari ini tetap ada adalah surat suara yang tercoblos itu diduga surat suara pos.

Dalam upaya investigasi kemarin, lanjut Ilham, KPU tidak mendapat akses pada surat suara tersebut. Pihak kepolisian setempat melarang KPU untuk mendekati tempat penyimpanan karena surat suara itu saat ini menjadi barang bukti penyelidikan pihak kepolisian.

Hal itu disayangkan KPU. “Padahal, kalau kami mendapat akses, kami bisa memastikan (keasliannya, Red),” lanjut mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh itu. KPU memiliki alat untuk bisa memastikan keaslian surat suara tersebut.

Untuk sementara, yang menjadi pegangan KPU adalah pengakuan Panwaslu Kuala Lumpur. Pihak panwaslu menyatakan surat suara itu asli dan ada tanda tangan di bagian depannya. “Kami harus pastikan itu tanda tangan siapa,” tuturnya.

Setiap surat suara baru bisa dinyatakan sah bila ditandatangani ketua KPPSLN. Menurut Ilham, bila tudingan mengarah pada KPPSLN, harus dicari lagi siapa orangnya. Sebab, di Kuala Lumpur saja ada 160 KPPSLN.

Sedianya, kemarin KPU menggelar pleno untuk memutuskan langkah setelah lawatan dua komisioner ke Malaysia. Namun, hingga berita ini selesai ditulis pukul 19.45, KPU tidak kunjung memublikasikan keputusan yang diambil dalam pleno. Ketua KPU Arief Budiman juga belum merespons konfirmasi yang dilayangkan koran ini.

Dihubungi secara terpisah, Bawaslu menjelaskan bahwa pihaknya belum memberikan rekomendasi terkait kasus penemuan surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia. Sebab, tim investigasi yang mereka kirim belum bisa memasuki TKP.

Sebab, area tersebut sudah dibatasi garis polisi. “Sampai pagi tadi (kemarin, Red) kami belum bisa masuk di dua tempat ditemukannya surat suara tersebut,” ucap Ketua Bawaslu Abhan ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin. Alhasil, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun urung kembali ke Indonesia.

Untuk masuk ke TKP, Bawaslu perlu mengurus izin dari kepolisian Malaysia. Abhan menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedubes setempat. Kemenlu pun sudah menurunkan bala bantuan untuk mengurus perizinan tersebut dari Indonesia. “Pada prinsipnya, kami berharap ini bisa selesai agar bisa tuntas persoalannya,” katanya.

Sebenarnya, Abhan menilai persoalan itu mudah diselesaikan. KPU cukup mengakui, apakah surat suara yang ditemukan miliknya atau bukan. Baru setelah itu, mereka bisa merujuk ke tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. “Sementara hanya mereka (KPU, Red) yang bisa menyatakan keasliannya,” tambah pria kelahiran Pekalongan tersebut.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa insiden kertas surat suara yang dicoblos di Malaysia membuat malu Indonesia di dunia internasional. Kejadian tersebut menjadi topik pemberitaan di luar negeri. Dia mencontohkan berita di Fox News, Washington Post, dan Channel NewsAsia.

Saat dia menjenguk ibunya di rumah sakit di Singapura, AHY pun sempat melihat ada running text yang isinya membahas pencoblosan surat suara itu. “Merusak demokrasi, mencoreng nama Indonesia di dunia internasional,” ujar AHY saat berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di lantai 4 Graha Pena kemarin.

Persoalan itu harus diinvestigasi dengan tuntas melalui prosedur penegakan hukum yang adil. Bila tidak tuntas dan transparan, hal tersebut bisa mengurangi rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Sebab, dalam tiap surat suara ada hak masyarakat. “Bukan hanya polemik, tapi rasa tidak terima rakyat akibat mereka mengetahui di sana sini ada kecurangan. Apalagi, dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” tegas dia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/bin/jun/c10/git)