JawaPos Radar

Peserta Pilkada di Lampung Deklarasi Tolak Politik Uang

14/02/2018, 14:20 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Politik Uang
Aksi cap tangan sebagai simbol tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA di Lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung, Rabu (14/2). (Kurnia Mahardika/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung mendeklarasikan tolak politik uang dan SARA. Kegiatan dihadiri empat pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Lampung, Cabub-cawabub Kabupaten Tanggamus dan Lampung utara.

Turut hadir pula perwakilan sejumlah pihak terkait. Antara lain Kapolda Lampung, Perwakilan MUI Lampung, KPU lampung, Kejati, Kejari, jajaran Polres se-Lampung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Kabupaten.

Acara digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Pelaksanaan deklarasi berlangsung di Lapangan Saburai, Enggal Bandar Lampung, Rabu (14/1). Semula, deklarasi dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Namun sempat molor dan baru dilaksanakan pukul 08.00 WIB.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menegaskan, politik uang bukan sekadar pemberian uang saja. Tetapi juga pemberian barang dalam segala bentuk yang dapat mempengaruhi pemilih.

Dia juga berharap para calon kepala daerah dan tim sukses dapat menghindari politisasi isu sara. Karena hal ini dapat mengganggu kesatuan dan persaudaraan di masyarakat. “Mari bukan hanya kami tolak politik uang dan politisasi SARA. Tapi juga kita lawan,” tegasnya.

Dalam deklarasi ada lima point yang dibacakan seluruh calon kepala daerah, Bawaslu, Polda Lampung dan KPU Lampung. Pertama, mengawal pilkada dari praktik politik uang dan politisasi SARA. Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih.

Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan program kerja. Keempat, mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan SARA. Kelima, tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Usai pembacaan deklarasi, seluruh pasangan kepala daerah melakukan cap tangan dan tanda tangan sebagai simbolis menolak politik uang dan politisasi SARA. Cap tangan juga diikuti perwakilan Bawaslu, KPU, Polda Lampung dan FORKOPIMDA.

(Mhd/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up