JawaPos Radar

KPU Sumut Tidak Akui SKPI, Nasib JR Saragih Ditentukan Sebelum Jumat

13/03/2018, 22:18 WIB | Editor: Budi Warsito
KPU Sumut Tidak Akui SKPI, Nasib JR Saragih Ditentukan Sebelum Jumat
Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain (kiri) saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (13/3). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Jopinus Ramli Saragih terus mendapat batu ganjalan, pascaputusan Bawaslu Sumut yang mengabulkan permohonan pihaknya atas kisruh legalisir ijazah. Sayangnya ijazah tersebut hilang saat akan dilegalisir.

Akhirnya JR Saragih hanya melegalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) ke suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hasil legalisir juga sudah diserahkan ke KPU Sumut, Selasa (13/3). Nasib JR Saragih ditentukan tiga hari ke depan.

KPU Sumut dalam hal ini nampaknya bersikukuh pada putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan untuk melegalisir fotokopi ijazah. Setelah menerima SKPI, KPU masih akan melakukan kajian dan rapat pleno untuk memutuskan apakah JR Saragih ditetapkan sebagai calon gubernur atau malah sebaliknya.

Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain mengatakan, pelaksanaan legalisir SKPI tidak sesuai dengan putusan Bawaslu. "Pendapat KPU, kami harus pleno memutuskan. Pendapat saya secara pribadi, setahu saya amar putusan itu tidak ada tafsirnya. Amar putusan itu jelas. Kalau Undang Undang PKPU itu masih ada tafsir. Tetapi yang namanya putusan tidak boleh ada tafsir," ungkapnya.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Demokrat Abdullah Rasyid menegaskan, KPU Sumut tidak bisa mengartikan putusan Bawaslu secara tekstual saja. Terlepas banyaknya asumsi liar atas hilangnya ijazah JR Saragih. Karena, saat ini sudah punya SKPI dari Dinas Pendidikan.

Ia melanjutkan, KPU Sumut tidak semestinya menolak SKPI JR Saragih. Berkaca pada Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Sihar Sitorus yang menggunakan SKPI sebagai syarat pemenuhan calon.

"KPU dalam menyikapi hal ini juga harus arif dan bijak. Jangan terkesan apriori dan terlihat punya agenda setting sendiri. Jika kita membaca kembali putusan Bawaslu, jelas yang diminta adalah klarifikasi terhadap ijazah. Kita sama tahu, menurut aturan dan perundangan yang berlaku. SKPI adalah juga sama dengan ijazah," kata Rasyid.

Sementara itu, kuasa hukum JR Saragih Ikhwaluddin Simatupang menambahkan, kekuatan SKPI ini sendiri ditemukan dalam ketentuan KPU dalam tata cara pencalonan. "Jika Ijazah hilang itu bisa dibuktikan dengan SKPI," ujarnya.

Dijelaskannya, untuk menerbitkan SKPI itu sendiri harus melalui beberapa tahapan antara lain, surat keterangan hilang dari polisi dan proses lagi di Dinas Pendidikan.

"Ini semua sudah terpenuhi, jadi tidak ada alasan KPU untuk menolak pasangan JR-Ance sebagai calon," pungkasnya.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up