alexametrics
Baru Sekarang Persoalkan Jabatan Ma'ruf Amin

BPN Dinilai Ingin Menggiring Opini bahwa KPU Tak Cermat dalam Bekerja

12 Juni 2019, 14:29:31 WIB

JawaPos.com – Jabatan Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah dipermasalahkan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dasar mereka yakni, Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Beleid tersebut melarang, calon presiden atau wakil presiden menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) sendiri telah menegaskan, mereka telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memutuskan status Ma’ruf Amin, apakah Memenuhi Syarat (MS) pencalonan atau tidak (TMS).

Lembaga keuangan syariah yang berkaitan pun telah mengklarifikasi bahwa institusi atau anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. Di sisi lain, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mempertanyakan mengapa BPN baru mempersoalkan jabatan Ma’ruf Amin sebagai Ketua DPS BSM dan BNI Syariah baru-baru ini.

Sementara, keberatan-keberatan yang diajukan oleh tim Prabowo-Sandi selama tahapan pemilu, hanya yang berkaitan dengan selisih suara. ‎”(Misal) Rekapitulasi di tingkat pusat tidak pernah ada (yang permasalahkan status Ma’ruf). Yang keberatan (adalah) yang berkaitan dengan selisih, salah penulisan, atau indikasi manipulasi suara,” ujar Hasyim kepada wartawan Rabu (12/6).

Apalagi, lanjut Hasyim, publik juga sudah mengetahui jabatan Ma’ruf Amin di kedua bank syariah tersebut. “Sejak awal kan semuanya orang tahu dan pasti orang itu kan menelusuri mana lawan tanding, atau lawan tarungnya dalam pilpres. Pasti semuanya mengetahui,” katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim mempertanyakan kepada Tim Hukum Prabowo-Sandi kenapa baru saat ini mereka mempersoalkan jabatan Ma’ruf Amin di BSM dan BNI Syariah. “Kalau kemudian keberatan baru disampaikan sekarang, kan jadi pertanyaan,” ungkapnya.

Menurutnya, revisi gugatan BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan jabatan Ma’ruf Amin sama saja menggiring opini publik bahwa KPU tidak cermat dalam bekerja. “Tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat,” tuturnya.

Terpisah, anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana meminta publik tidak mempermasalahkan, mengapa jabatan Ma’ruf Amin baru dipersoalkan sekarang, bukan kemarin-kemarin. “Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan ini persoalan yang prinsipil,” kata Denny.

Denny berdalih, pada tahapan pencalonan capres-cawapres, BPN Prabowo-Sandi tidak menemukan fakta bahwa Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua DPS BSM dan BNI Syariah. “Kami dapatkam memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN. Nanti dilihat lebih detailnya di permohonan. Nanti jelas kelihatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mempersoalkan posisi Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di BSM dan BNI Syariah selama menjadi calon wakil presiden sampai saat ini. Menurutnya, hal itu melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan, Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan calon presiden atau wakil presiden tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus BUMN ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads