alexametrics

Bawaslu Temukan 1.096 Pelanggaran Netralitas Pemilu oleh ASN-TNI/Polri

10 Juni 2019, 14:54:30 WIB

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) men‎emukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang tidak netral dalam penyelenggaran pemilu 2019 yang telah digelar. Padahal, orang-orang ini seharusnya menjunjung netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pihaknya menemukan 1.096 pelanggaran netralitas pemilu oleh ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, sebanyak 162 kasus merupakan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan/atau Bawaslu.

Menyusul temuan tersebut, Abhan berharap sanksi bagi pelanggar bisa diperketat. “Supaya tidak terjadi mobilisasi birokrasi. Apalagi ke depan tahun 2020 ada pilkada serentak. Tentu harus ada aturan jelas dan tegas mengenai persoalan netralitas ASN,” ujar Abhan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/6).

Data Bawaslu menyebut, hingga 28 April 2019, ada 227 kasus pelanggaran netralitas pemilu oleh ASN yang tersebar di 24 provinsi. Provinsi dengan pelanggaran terbanyak yakni Jawa Tengah (43), Jawa Barat (33), dan Sulawesi Selatan (29).

Bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN di antaranya yakni, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg), namun belum mengundurkan diri sebagai ASN. Bisa pula melakukan tindakan yang menguntungkan peserta atau calon, melakukan tindakan menguntungkan peserta atau calon di media sosial.

“Contoh bentuk pelanggaran lainnya yakni hadir dalam kampanye, menggunakan atribut peserta pemilu atau membagikan alat peraga kampanye, keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta pemilu, menghadiri kegiatan peserta pemilu (nonkampanye) dan menjadi anggota partai politik,” katanya.‎

Dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 disampaikan cara hingga rekomendasi yang bisa diberikan Bawaslu ketika menemukan temuan dugaan pelanggaran netralitas di lingkungan ASN, TNI, maupun Polri. Penanganan dugaan pelanggaran berasal dari temuan dan laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu lantas membuat kajian dugaan dari setiap temuan yang ada hingga tersusun rekomendasi dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian. “Lalu, rekomendasi dapat dilanjutkan ke KASN dengan melampirkan berkas. Setelah itu, dilakukan pengawasan atas rekomendasi oleh instansi yang berwenang,” ungkapnya.

Dalam pengawasan pelanggaran hukum terkait netralitas pihak ASN, Bawaslu mendapat mandat mengawasi. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 merupakan acuan dalam menjalankan tugas secara lugas. Tugas Bawaslu ini pun mendapat bantuan dari pihak pengawas Ad Hoc (sementara) seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam Pasal 280 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak tersebut tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 494 UU 7 Tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI, dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono