alexametrics

Komnas HAM Rekomendasikan Penundaan Pilkada hingga Tahun Depan

Pleno KPU Modifikasi Lima Tahapan
9 Mei 2020, 02:35:44 WIB

JawaPos.com – Perppu 2/2020 telah menetapkan bahwa pemungutan suara pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020. Meski ada peluang penundaan kembali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menyiapkan langkah antisipasi. Utamanya jika tahapan yang tersisa menuju pencoblosan harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, sejak Perppu 2/2020 tentang Pilkada terbit Selasa sore, pihaknya beberapa kali menggelar pleno. Salah satu agendanya adalah menyusun peraturan KPU (PKPU) mana saja yang harus disesuaikan ulang dengan kondisi saat ini.

Hingga pleno kemarin, lanjut Viryan, setidaknya ada lima tahapan yang mekanismenya dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Yakni, tahap verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara. ”Jadi, paling tidak ada lima,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta kemarin (7/5).

Viryan menambahkan, penyesuaian itu dilakukan dengan menerapkan budaya baru yang sesuai dengan kondisi pandemi. Dengan begitu, seluruh tahapan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang standar. ”Misalnya verifikasi faktual. Datang ke rumahnya tidak lama-lama, tidak bersalaman, dan seterusnya,” imbuhnya.

Untuk detail teknis modifikasi tahapan, KPU masih terus melakukan pengkajian. Pasalnya, standar baru itu juga memiliki konsekuensi terhadap penganggaran. Apalagi, kondisi keuangan negara tidak cukup baik. Pihaknya harus benar-benar cermat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung rencana modifikasi tahapan. Sejak awal, pihaknya memang berharap penyelenggara menyiapkan skema dalam berbagai situasi. ”Kalau Juni sudah ada penurunan kurva, apa yang akan dilakukan KPU? Kalau flat, apa yang mereka lakukan?” ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, berbagai modifikasi itu tidak mengurangi substansinya. ”Apakah ada tahapan yang perlu modifikasi? Tentu dengan tidak mengurangi kualitas,” kata politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, Tim Pemantau Pilkada dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Perppu 2/2020 belum mampu memberikan kepastian secara tegas. Sebab, ada pasal yang menyatakan bahwa pilkada bisa kembali ditunda jika Covid-19 belum tuntas Desember tahun ini.

Terkait dengan celah itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menilai lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan berakhir. Paling cepat pertengahan tahun depan. Faktor keamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama.

”Pertama, supaya seluruh jajaran pemerintah di daerah lebih konsentrasi menuntaskan dampak persebaran Covid-19,” ujar Amiruddin. Alasan kedua, agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara. ”Terakhir, petugas-petugas pilkada benar-benar siap dalam semua lini,” jelasnya.

Melihat kondisi saat ini, Amiruddin menyebutkan, salah satu aspek yang mesti jadi pertimbangan pemerintah adalah kesehatan. Pandemi virus korona, lanjut dia, memaksa pemerintah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan pilkada benar-benar lancar. Jika belum mampu memberikan jaminan itu, Komnas HAM menilai lebih baik pilkada ditunda lebih lama.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/lum/syn/c11/fat



Close Ads