alexametrics

Bawaslu: 26 ASN Diberhentikan Karena Tidak Netral di Pemilu 2019

9 Maret 2019, 14:33:01 WIB

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 165 pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 15 Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dari September hingga 1 Maret ini ASN melakukan pelanggaran pemilu. Menurut Dewi, pelanggaran itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Seperti Bangka Belitung (3), Jawa Barat (17), Jawa Tengah (43), Kalimantan Timur (5), Kepulauan Riau (2), Maluku (1), Sulawesi Tenggara (20), Sumatera Selatan (3), Riau (5), Banten (17), Nusa Tenggara Barat (6), Bali (8), Sulawesi Barat (7), Papua Barat (2) dan Sulawesi Selatan (26).

“Jadi sebanyak 165 pelanggaran berdasaran laporan dari 15 provinsi,” ujar Ratna Dewi kepada JawaPoscom, Sabtu (9/3).

Ratna mengataan, bentuk pelanggaran itu misalnya menguntungkan salah satu pasangan calon di Pemilu 2019. Termasuk juga ketidaknetralan di hajatan 2019.

“Bentuk pelanggaran misalnya menguntungan salah satu paslon, hadir kampanye dan membagikan atribut kampanye,” katanya.

Sementara Ratna Dewi juga mengatakan Bawaslu sudah menindaklanjuti ketidaknetralan ASN itu. Seperti 26 ASN diberhentikan, kemudian yang masih berproses sebanyak 10, ancaman pidana 10 ASN dan laporan ditindaklanjuti Bawaslu sebanyak 123.

“Jadi berikut data yang sudah dipaparkan,” katanya.

Sementara bentuk pelanggaran ASN adalah sebagai berikut.

1. Mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif namun belum mengundurkan diri sebagai ASN: 2 kasus.
2. Melakukan tindakan yang menguntungkan peserta/calon : 27 kasus.
3. Melakukan tindakan menguntungkan peserta/calon di media sosial: 40 kasus.
4. Hadir dalam kampanye: 23 kasus.
5. Menggunakan atribut partai/peserta Pemilu dan/atau membagikan alat peraga kampanye: 16 kasus.
6. Keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu: 11 kasus.
7. Menghadiri kegiatan peserta pemilu (non kampanye): 10 kasus.
8. Menjadi anggota partai poltiik: 14 kasus.

Jabatan dari ASN yang melakukan pelanggaran diatas dilakukan oleh:

1. Aparatur Sipil Negara: 81 orang
2. Perangkat desa: 21 orang
3. Ketua/Anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD): 10 orang
4. Kepala Daerah: 8 orang
5. Camat: 8 orang
6. Satpol PP: 2 orang
7. Kepala Dinas: 1 orang
8. Sekretaris Kecamatan: 1 orang
9. Sekretaris Desa: 1 orang.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Copy Editor :

Bawaslu: 26 ASN Diberhentikan Karena Tidak Netral di Pemilu 2019