alexametrics

Pemprov Sumsel Sudah Bantu Dana Pilkada 2020 untuk Kabupaten/Kota

8 Februari 2020, 13:55:15 WIB

JawaPos.com – Keinginan sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk memangkas anggaran pelaksanaan pilkada 2020 belum berakhir. Yang terbaru, usulan pemotongan disampaikan sejumlah perwakilan DPRD kabupaten di wilayah Maluku Utara. Mereka mendatangi dan berkonsultasi dengan KPU RI kemarin (7/2).

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, secara prinsip, apa yang sudah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) harus dijalankan. Dengan demikian, permintaan pemangkasan tidak dibenarkan. Hal itu juga sesuai dengan komunikasi yang dilakukan KPU dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

”Kemendagri sudah kirim surat ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahwa tidak boleh ada pemotongan NPHD. Yang dicairkan ke KPU ya harus sebesar yang ditandatangani di NPHD itu,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, pemda harus memahami bahwa alokasi yang dianggarkan sudah sesuai dengan perencanaan. Dia memastikan, KPU akan bekerja efisien. Untuk itu, jika di akhir tahapan diketahui anggaran berlebih, nanti dilakukan pengembalian. ”Pengalaman kita sejak dulu-dulu hampir pasti ada yang dikembalikan. Bisa 10 sampai 15 persen,” kata mantan ketua Bawaslu Banten itu.

Untuk diketahui, pengembalian atau kelebihan dana bisa terjadi karena kondisi yang di luar perencanaan. Misalnya, dalam perencanaan, anggaran didesain untuk lima pasangan calon, tapi dalam pelaksanaan hanya diikuti dua pasangan calon. Dengan begitu, ada efisiensi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan terkait pemangkasan anggaran pilkada. Dia menjelaskan, pemerintah menyadari ada sejumlah daerah yang memang anggarannya terbatas. Setelah ada NPHD, mereka baru menyadari adanya kekurangan dan meminta pemangkasan.

”Kan harus membangun dan melayani rumah sakit, kesehatan, dan pendidikan. Daerah kan bukan hanya pilkada tok. Pelayanan pemerintah yang lain harus tetap jalan,’’ ujarnya.

Namun, di sisi lain, dia menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada merupakan agenda prioritas sehingga anggaran harus dipenuhi. Karena itu, saat ini dicarikan solusinya. Salah satu opsinya adalah skema bantuan provinsi. ”Seperti Sumatera Selatan itu, gubernurnya luar biasa dengan DPRD-nya. Provinsi memberikan bantuan keuangan ke kabupaten,’’ imbuhnya.

Bahtiar menegaskan, skema tersebut diperbolehkan secara hukum. Namun, hibahnya tidak langsung dari pemerintah provinsi ke KPU kabupaten/kota, tapi dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. ”Nanti kabupatennya lagi yang mentransfer ke penyelenggara setempat,’’ tuturnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/c7/fat



Close Ads