alexametrics

Ombudsman: Pemkab Simalungun Lakukan Maladministrasi Beasiswa Arnita

7 Agustus 2018, 13:44:49 WIB

JawaPos.com – Kasus mahasiswa Institute Pertanian Bogor (IPB) Arnita Rodelina Turnip terus berjalan. Kali ini Ombudsman mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dalam perkara pencabutan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, lembaganya menyimpulkan bahwa telah terjadi maladministrasi oleh Pemkab Simalungun. Pelanggaran yang ditemukan berupa pengabaian kewajiban hukum dalam membayar BUD untuk Arnita.

“lsi LAHP Ombudsman RI menyimpulkan bahwa Pemkab Simalungun telah melakukan tindakan maladministrasi berupa pengabaian hukum yang menimbulkan kerugian bagi Arnita Rodelina Turnip. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan kuliahnya,” ujar Amzulian di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).

Dalam LAHP tersebut Ombudsman RI menyatakan bahwa Pemkab Simalungun perlu melakukan beberapa tindakan korektif untuk memulihkan hak Arnita. Pertama melakukan berkoordinasi dengan IPB terkait pemenuhan syarat-syarat administrasi akademik.

Kedua, melakukan adendum perjanjian kerja sama sebagai upaya memastikan kelanjutan studi dan pembiayaan akademik bagi Arnita hingga selesai perkuliahan.

“Ketiga, Pemkab Simalungun berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman RI untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas pembiayaan,” lanjut Amzulian.

Melalui LAHP tersebut, Ombudsman RI sekaligus memberikan ultimatum terhadap Pemkab Simalungun. Apabila dalam 30 hari setelah diterimanya LAHP ini langkah-langkah korektif tersebut tidak dilakukan, maka Ombudsman RI akan kembali mengeluarkan rekomendasi selanjutnya, hingga hak Arnita dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, pengabaian hukum yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun berupa tidak adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas. Bahkan mahasiswa penerima BUD tidak tahu jika harus mengajukan surat pencairan dana beasiswa setiap semester.

“Yang kami temukan dari hasil pemeriksaan kami itu bahwa ternyata tidak ada SOP yang diketahui oleh mahasiswa secara keseluruhan, bahwa mereka harus membuat surat permohonan pencairan dana ketika mereka akan membayar uang kuliah, di situ persoalannya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penyerahan LAHP Ombudsman RI Nomor dengan Nomor Register: 0097/LMV/2018/MDN, dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Sumut Abyadi Siregar disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rektor (IPB) Arif Satria, dan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. LAHP diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Parsaulian Sinaga.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (sat/JPC)



Close Ads
Ombudsman: Pemkab Simalungun Lakukan Maladministrasi Beasiswa Arnita