JawaPos Radar

Penetapan DCT Semakin Dekat

KPU Desak MA Putuskan Nasib Eks Napi Korupsi Nyaleg

06/09/2018, 12:45 WIB | Editor: Kuswandi
Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman saat diwawancara awak media , Sabtu (4/8) (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu masih menunggu hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terkait nasib eks narapidana korupsi untuk nyaleg. Mereka pun meminta putusannya itu dipercepat sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan MA untuk segera memutuskan nasib peraturan eks koruptor nyaleg. Pasalnya diketahui, antara KPU-Bawaslu pun memiliki pandangan berbeda.

Saat ini, KPU masih bersikukuh eks napi korupsi untuk dilarang untuk nyaleg lantaran berpatokan pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, Bawaslu membolehkan eks napi korupsi nyaleg kembali dengan berpedoman UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UUD 1945.

"Kami berharap (putusannya) ini bisa diproses segera," kata Arief di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9).

Arief pun tengah mengirimkan surat resmi kepada MA agar mendesak putusannya untuk dipercepat. Dirinya pun bersikukuh tetap melarang eks napi korupsi nyaleg sebelum ada putusan MA.

"Sepanjang PKPUnya belum diubah kan KPU harus menjalankan dengan pedoman itu. Coba untuk pencalonan apa yang mau dipakai aturannya? ya kan (yang dipakai) peraturan kpu tentang pencalonan," pungkasnya.

Berikut 17 orang mantan narapidana kasus korupsi yang diloloskan Bawaslu provinsi di sejumlah daerah

1. Joni Kornelius Tondok, maju di DPRD Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Berasal dari PKPI. Sengketa dikabulkan Bawaslu (lolos sebagai bakal caleg).

2. Abdullah Puteh, maju DPD dari Aceh, Provinsi Aceh. Sengketa dikabulkan Bawaslu (lolos sebagai bakal caleg).

3. H Abdillah AK, maju DPD dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bawaslu menyatakan sengketanya gugur (perkara gugur karena pemohon tidak hadir dalam sidang).

4. Syahrial Damapoli, maju DPD dari Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu menyatakan sengketa dikabulkan (lolos sebagai bakal caleg)

5. Alhazar Sahyan, maju di DPRD Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Berasal dari Gerindra, Bawaslu menyatakan putusan dikabulkan (lolos sebagai bakal caleg).

6. M Taufik, maju DPRD DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Berasal dari Gerindra, Bawaslu menyatakan putusannya dikabulkan (lolos sebagai bakal caleg).

7. Toto Bahtiar, maju di DPRD Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berasal dari Golkar, Bawaslu menyatakan sengketanya perbaikan berkas (proses sengketa masih berjalan, Bawaslu belum memutuskan).

8. Mudatsir, maju di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Hanura, Bawaslu menyatakan sengketa diterima (lolos sebagai bakal caleg).

9. HM Warsid, maju di DPRD Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Hanura, Bawaslu menyatakan sengketa diterima (lolos sebagai bakal caleg).

10. Nur Hasan, maju di DPRD Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Hanura, Bawaslu menyatakan sengketa diterima (lolos sebagai bakal caleg).

11. Nasrullah Hamka, maju di DPRD Provinsi Jambi, Provinsi Jambi. Berasal dari PBB, Bawaslu menyatakan akan memutuskan sengketa pada Rabu (5/9).

12. Abdullah Patah, maju di DPRD Provinsi Jambi, Provinsi Jambi. Berasal dari PAN. Bawaslu menyatakan akan memutuskan sengketa pada Rabu (5/9).

13. Masri maju di DPRD Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Berasal dari PAN, Bawaslu menyatakan putusan dikabulkan sebagian (tetap lolos sebagai bakal caleg).

14. Ferizal DPRD, maju di DPRD Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Berasal dari Gerindra, Bawaslu menyatakan sengketa diterima (lolos sebagai bakal caleg).

15. Mirhamauddin, maju di DPRD Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Berasal dari Gerindra, Bawaslu menyatakan sengketa diterima (lolos sebagai bakal caleg).

16. Aswan Effendi, maju di DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Berasal dari Nasdem, Bawaslu menyatakan sengketa masih proses ajudikasi (Bawaslu belum memutuskan).

17. Maksum DG Mamassa, maju di DPRD Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berasal dari PKS, Bawaslu menyatakan sengketa dikabulkan sebagian (tetap lolos sebagai bakal caleg).

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up