JawaPos Radar

Tak Ada Gugatan, Besok Mendagri Akan Lantik 8 Gubernur Terpilih

04/09/2018, 14:46 WIB | Editor: Kuswandi
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu (Sabik/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut sebanyak 8 Gubernur terpilih akan dilantik pada Rabu (5/9) besok. Alasan dilakukan pelantikan karena tidak adanya daftar gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sementara, disepakati besok. Memang 8 daerah ini sudah tidak ada gugatan ke MK, walaupun antara KPU dibatasi tahapannya hingga 16 September (2018). Tetapi, kemudian setelah dicek tidak ada gugatan, maka bisa dipercepat," ungkap Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Kendati demikian, Tjahjo tak merinci Gubernur daerah mana saja yang akan dilantik dan di lokasi mana pelantikan akan dilakukan. Dia hanya sedikit menjelaskan perihal rencana pelantikan kepala daerah terpilih yang ditahan KPK karena tersandung kasus korupsi.

"Kalau saya pribadi misalnya kepala daerah yang kena, inginnya wakilnya dulu dilantik. Inginnya lho ya. Yang sedang ditahan belum ada proses ya menunggu," imbuhnya.

Tjahjo menyebut, saat ini pihaknya belum mengurus kepala daerah terpilih yang tersandung kasus korupsi. Tapi ada kemungkinan, kepala daerah tersebut akan dilantik tahun depan saat masa jabatan kepala daerah saat ini habis.

"Ini debatable ya (menunggu inkracht atau tidak). Kalau saya mengambil keputusan tidak dilantik, maka saya bisa PTUN-kan. Tapi kalau dilantik, pasti akan opini mengatakan kok (dilantik). Jadi, belum diambil putusan. Masih ada satu cagub yang ditahan tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun ia masih dilantik tahun depan," jelasnya.

"Pelantikan tahap dua 17-27 September. Karena UU menyatakan masa jabatan gubernur tidak boleh dikurangi satu hari pun. Tahap kedua seperti NTB, Kaltim, Sumsel itu masuk tahap kedua. Tahap satu sepertinya ada 8 daerah," sambungnya.

Sebagai informasi, ada satu gubernur terpilih yang sudah ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi, yaitu Ahmad Hidayat Mus.

Dalam kasusnya, KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.

Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.

Diduga anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya. Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah.

Uang Senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp 850 juta diterima oleh Ahmad melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya mengalir ke pihak lain.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up