JawaPos Radar

Melihat Pilkada Serentak, Demokrasi di Indonesia Bisa Dicontoh Dunia

03/08/2018, 19:45 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Melihat Pilkada Serentak, Demokrasi di Indonesia Bisa Dicontoh Dunia
Ilustrasi Pemilu 2019. (Kokoh Prabawa/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com -  Suhu politik di Indonesia mungkin bisa semakin meningkat seiring dengan dimulainya pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada 4 sampai 10 Agustus 2017 mendatang. Sehingga, kematangan demokrasi Indonesia yang menjadi perhatian dunia, kini akan diuji.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengungkapkan bahwa dunia internasional dan negara-negara sahabat kagum dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Kesan itu ia dapatkan ketika dirinya mewakili Presiden Joko Widodo, hadir di ajang Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Georgia, beberapa waktu lalu.

Moeldoko bercerita tentang keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 wilayah secara serentak. Mereka terheran-heran, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan sangat plural, baru saja selesai Pilkada Serentak di daerah sebanyak itu,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (3/4).

"Ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia, perlu negara lain melihat Indonesia. Model seperti ini sangat menarik untuk negara-negara OGP," katanya.

Sejauh ini, demokrasi di Indonesia dianggap sudah cukup matang. Karena tidak ada konflik horizontal yang muncul, meski persaingan antara masing-masing kubu politik terjadi cukup ketat. Oleh karena itu, ia berharap agar pencapaian Indonesia itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Terutama dalam hal kondusivitas pada saat proses penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, perilaku elit politik punya peran yang cukup penting dalam menjaga suhu politik dalam negeri. Apalagi figur yang menjadi Capres dan Cawapres nanti. “Tokoh politik harus menjadi aktor terdepan dalam meredam potensi konflik antar warga. Bahwa perbedaan politik bukan berarti harus membuat perpecahan, apalagi perilaku destruktif dan anarkis,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Ia juga berharap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU menggandeng seluruh pihak dalam menjalankan proses pemilu. “Terutama penegak hukum, harus ada tindakan tegas bagi provokator-provokator yang menjadi pemicu perpecahan,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar yang paling demokratis di dunia dan sudah patut menjadi contoh bagi negara lain. Ia yakin tidak akan ada konflik horizontal di Indonesia terkait Pemilu di 2019.

“Dalam demokrasi global, jauh sekali kalau dibandingkan dengan negara Timur Tengah, atau jika dibandingkan negara tetangga seperti Thailand,” tuturnya.

Namun demikian, ia mengakui ada kubu-kubu politik yang sangat jelas di masyarakat. “Kalau bicara tantangan demokrasi, saya sepakat, bahwa kita menghadapi hoaks, berita bohong dan fitnah, dan lainnya, itu warning bagi elit politik, jangan sampai itu mengorbankan suasana demokrasi kita yang sudah bagus ini,” tuturnya.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up