alexametrics
Mulai Penetapan Hasil Pileg

Jatim Tunda Hasil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi

3 Juli 2019, 14:21:20 WIB

JawaPos.com – Sengketa hasil Pileg 2019 berimbas pada jadwal penetapan hasil pemilu di Jatim. Di beberapa daerah, jadwal penetapan terpaksa ditunda hingga proses sengketa selesai. Untuk KPU kabupaten/kota yang tidak digugat, mereka diminta melakukan penetapan hasil pileg di wilayah masing-masing mulai hari ini.

Kemarin (2/7) KPU Jatim memutuskan untuk menunda dua penetapan hasil pemilu legislatif hingga terbitnya putusan MK pada Agustus mendatang. Yang ditunda adalah penetapan hasil pemilu untuk anggota DPR RI dari Jatim dan hasil pemilu untuk anggota DPRD Jatim.

KPU juga menunda penetapan terhadap hasil pemilu untuk sebelas DPRD kabupaten/kota. Yang bisa segera ditetapkan adalah hasil pileg di 27 kabupaten/kota. “Mulai besok (hari ini, Red) semua KPU kabupaten/kota yang tak ada gugatan sudah bisa melakukan penetapan hasil,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam kemarin.

Penundaan terhadap penetapan hasil pemilu untuk anggota DPRD Jatim dan DPR, jelas Anam, didasarkan pada buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) di MK. Di buku itu disebutkan, ada dua daerah pemilihan (dapil) yang mengalami gugatan hasil pemilu untuk DPRD provinsi. Sementara untuk DPR ada gugatan di sebelas dapil. “Ketika ada satu saja dapil yang digugat, penetapan harus ditunda hingga ada putusan MK. Sebab, produk hukum dari penetapan KPU kan satu,” terangnya.

Buku perkara juga menyebutkan, ada 34 sengketa di wilayah Jatim yang menjalani proses persidangan pekan depan. Dari jumlah itu, yang terbanyak adalah permohonan sengketa hasil pemilu DPRD kabupaten/kota (mencapai 21 perkara). Disusul hasil pemilu DPR (9 perkara) serta pemilu DPRD provinsi (4 perkara).

Komisioner KPU Jatim M. Arbayanto mengatakan, saat ini pihaknya sedang menuntaskan persiapan menghadapi seluruh gugatan itu. “Terutama terkait koordinasi dengan seluruh KPU kabupaten/kota serta pengumpulan seluruh dokumen yang diperlukan,” katanya.

Persiapan itu sejalan dengan yang dilakukan di tingkat pusat. Misalnya, kemarin KPU menggelar pertemuan dengan komisioner divisi hukum dan teknis KPU daerah dari 25 provinsi. “Yang hadir ini adalah mereka yang disebut dalam registrasi perkara di MK,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Selain para komisioner, hadir lima firma hukum yang mendampingi KPU dalam sengketa itu. Arief membeberkan, pertemuan digelar untuk menyiapkan jawaban serta alat bukti. Juga saksi-saksi yang dibutuhkan untuk memperkuat jawaban KPU.

Selain KPU provinsi, pihaknya juga bakal menghadirkan KPU kabupaten/kota. Pertemuan di­gelar sekitar 5-8 Juli. Setelah itu, mereka segera menyerahkan alat-alat bukti ke MK. Sebab MK menjadwalkan sidang pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli. Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pada 15-30 Juli.

Sesuai jadwal, tahapan tersebut akan berlangsung sampai pembacaan putusan hasil sengketa pada 9 Agustus mendatang. ”Nah, maksimal tiga hari setelah itu, hasil pileg sudah bisa ditetapkan,” tambah Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (ris/mar/c9/fat)



Close Ads