alexametrics

Bawaslu Selidiki Video Dukungan JR Saragih ke Djarot-Sihar

3 April 2018, 15:50:05 WIB

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mendalami video Jopinus Ramli (JR) Saragih yang mengajak relawannya mendukung pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Penyelidikan itu menyusul status JR Saragih yang menjabat sebagai Bupati Simalungun.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rachmawati Rasahan mengaku baru mengetahui video itu dari media sosial. Pihaknya menjadikan video itu sebagai bahan penyelidikan awal.

“Itu sudah menjadi petunjuk kita untuk kita dalami. Apakah kira-kira itu pelanggaran apa tidak. Masih kita dalami. Kami belum bisa kasih statement apa pun terkait video itu,” kata Syafrida saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (3/4).

Dalam peraturan, kata Syafrida, kepala daerah yang mau berkampanye harus mengajukan cuti. Sebab JR Saragih merupakan Bupati Simalungun aktif.

“Nah kita harus cek juga, Pak JR menyampaikan pernyataan itu sebagai apa, makanya kita telaah dulu. Kita dalami video itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, video Bupati Simalungun JR Saragih mendukung pasangan Djarot-Sihar sudah beredar di dunia maya. Dalam video itu, JR Saragih mengajak para relawannya untuk sama-sama mendukung Djarot-Sihar.

“Saya JR Saragih mengajak seluruh sahabat, teman, dan relawan untuk mendukung dan memenangkan Djarot-Sihar dalam Pilkada Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan Juni mendatang,” kata JR dalam video yang beredar, Senin (2/4).

Dalam penutup video, Bupati Simalungun itu kembali menegaskan kepada para relawan untuk bersama-sama mendukung Djarot-Sihar. “Sekali lagi mari bersama-sama kita menangkan agar Sumatera Utara bisa lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.

Dalam video yang beredar sebelumnya, kader Partai Demokrat itu juga menyatakan menerima keputusan KPU dan PTTUN Kota Medan terkait pencalonannya di Pilgub Sumut 2018.

JR Saragih harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara. Dia menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen fotokopi legalisasi ijazah. Kasus itu kini sudah dilimpahkan ke Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumut.

Informasi yang dihimpun, dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur soal larangan-larangan dalam kampanye. Dalam Pasal 70 ayat 2, Kepala Daerah serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan. Bagi Gubernur/Wakil diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden, bagi Bupati/Walikota/Wakil/Pejabat Daerah diberikan oleh Gubernur atas nama Mendagri.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/pra/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Bawaslu Selidiki Video Dukungan JR Saragih ke Djarot-Sihar